Monday , December 22 2014
Breaking News

Category Archives: Opini

Dua Pesan dari Peshawar

Di era pendudukan kolonial Inggris, tepatnya tahun 1927, tersebutlah seorang alim ulama agung dari Shiraz, Iran, yang memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Pakistan dan singgah beberapa lama di sebuah kota bernama Peshawar. Sang alim bernama Ayatullah Sayyid Mohammad Shirazi ini tekun mendakwahkan ajaran Ahlulbait ke tengah masyarakat. Tentu saja, sebagaimana resiko seorang muballigh di sebuah komunitas baru, pro kontra terhadap geliat aktivitas Sayyid Shirazi mulai mengemuka dibicarakan warga setempat. Sebagian khalayak menerima, namun sebagian lain terkhusus pemuka Ahlussunnah kurang setuju.

Sebuah langkah kemudian dilakukan oleh kubu yang kontra kehadiran Sayyid Shirazi untuk menanggapi dakwahnya. Apakah “tanggapan” itu berupa caci maki verbal? Atau beramai-ramai melakukan pengusiran agar dia angkat kaki ke kampung halamannya? Atau lebih parah lagi, kelompok kontra hendak merencanakan pembunuhan atas diri Sayyid dengan mengatasnamakan pemurnian akidah? Tidak, semua opsi mengerikan itu tidak pernah terjadi. Justru dari pihak Ahlussunnah mengajukan tabayyun secara ilmiah terhadap mazhab Ahlulbait yang dibawa oleh ulama Iran tersebut.

Meski tidak sepaham, namun dua ulama besar Sunni di masa itu yakni Hafiz Muhammad Rashid dan Sheikh Abdus Salam dari Kabul bersedia duduk berdiskusi dengan Sayyid Shirazi mengenai persoalan agama selama lebih kurang sepuluh malam. Diskusi publik bersejarah yang dihadiri 200 penonton ini pun tak ayal diliput oleh surat kabar lokal. Lalu seperti diketahui, hasil diskusi tersebut dibukukan dalam karya fenomenal Peshawar Nights yang telah di sudah dialihbahasakan pula ke Indonesia. Nama Peshawar menjadi harum karena gairah keilmuannya.

Tak dinyana 87 tahun kemudian tiba-tiba Peshawar kembali mencuat bahkan hingga media internasional beramai-ramai menyorotnya. Sayangnya kali ini bukan karena pretasi keilmuan atau hal-hal membanggakan lainnya. Kota ini berkabung setelah sekelompok takfiri bersenjata yang menamakan dirinya Tehrik-i Taliban menyerbu sebuah sekolah di bawah pengelolaan militer. 145 orang, 132 di antaranya adalah pelajar belia tewas dalam teror biadab tersebut. Saya menangkap fenomena-fenomena yang saling bertolak belakang ini sebagai dua pesan berbeda dari satu kota yang sama. Marilah kita bahas satu per satu.

Peristiwa pertama mewartakan pada kita pesan perdamaian dari Peshawar, bahwa perbedaan cara pandang akan lebih baik bila dikompromikan secara sehat dalam forum bernuansa ilmiah. Baiklah saya akui jika kalimat itu terdengar klise, seperti argumen seorang anak sekolah dasar dan membuat benak berpikir, “semua orang mah juga tahu kalau win-win solution itu bagus”. Tetapi, apakah semudah itu merealisasikannya terlebih bagi seorang alim dengan kadar keilmuan agama tinggi untuk bisa berbesar hati duduk bersama menerima kritikan dari pihak-pihak yang tidak sepaham dengan dirinya?

Berapa banyak yang masih menjalankan wasiat bijak dari lisan para arif agar alim ulama sebagai pewaris keilmuan Nabi dan imam tidak terjebak pada ujub? Serta sudah berapa banyak mereka yang bertitel agamawan namun karena merasa lebih berpengetahuan dari muslim lainnya lantas tidak mau bergaul dengan kelompok lainnya hatta melakukan pengkafiran?

Sayyid Shirazi dan ulama Sunni sebagaimana tercatat di Peshawar Nights justru mengedepankan cara-cara beradab. Kedua pihak tetap rendah hati, meniatkan diri untuk mencapai kesepahaman, saling mereproduksi pengetahuan, dan tidak berniat melakukan konfrontasi. Bukan malah membuat orang lari menjauhi mutiara Islam, justru kejadian selama 10 malam tersebut mampu menarik perhatian warga secara positif. Lebih hebatnya, setelah diskusi publik dihelat tidak ada catatan menyebutkan salah satu kelompok yang merasa “kalah” melakukan aksi balas dendam karena tidak mampu berlapang dada.

Kebalikannya dengan peristiwa kedua, sekelompok orang yang merasa diri paling Islam justru menebar pesan teror terhadap dunia pendidikan. Taliban, Al-Qaeda, maupun kelompok sejenis tidak memiliki iktikad untuk mengulangi pesan damai yang 87 tahun silam pernah dirintis di persada Peshawar. Mengutip informasi dari portal berita independent.co.uk, alasan mereka melakukan pembantaian keji ini saya yakin membuat manusia manapun yang masih memiliki nurani akan gemas, “Kita ingin (pemerintah) merasakan kepedihan yang sama seperti ketika mereka membunuhi anak perempuan kami”.

Balas dendam! Ya, motif yang sungguh kekanakan dan menghasilkan lingkaran setan kekerasan. Inikah cerminan “Islam” versi Taliban yang hendak disebarluaskan dari Peshawar untuk dunia? Ini adalah penodaan hebat terhadap upaya perdamaian yang dirumuskan oleh ulama-ulama besar dahulu di kota yang sama. Padahal tentu kita semua termasuk anggota Taliban saya yakin sudah sering mendengar hadis-hadis soal keutamaan menuntut ilmu, namun mengapa jua gerakan yang mencitrakan diri sebagai pembela syariat ini justru seolah mengacuhkan hadis-hadis tersebut dan malah membunuh kelompok yang oleh Allah sendiri dijanjikan mendapat rahmat dari penghuni lautan di setiap langkah mereka (yakni, pelajar)? (Fikri)

Ahok, Susi dan Krisis Moral Bangsa

Oleh: Salman Parisi*

Saat ini kita sedang dibingungkan oleh situasi moral yang tak wajar, misalnya sulit dibayangkan ketika beberapa kali di media massa diangkat tentang seorang tokoh agama yang korup, padahal ajaran agama jelas melarangnya dan sejatinya tokoh itu sendiri yang menjadi pelaksana pertama dari ajaran itu. Ada oknum anggota DPR yang justru melanggar hukum, padahal dia yang membuat hukum dan berkewajiban untuk menjaganya. Ada guru yang seharusnya mendidik dan menjaga murid-muridnya, malah melakukan kejahatan seksual kepada anak didiknya itu. Bila diteliti, ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa seseorang yang seharusnya memegang amanah moral malah sebaliknya menjadi perusak dari amanah itu sendiri.

Situasi ini digambarkan oleh Yasraf Amir Piliang sebagai suatu keadaan yang sudah melewati batasan-batasan alamiah atau disebut dengan kondisi hyper. Disebut demikian karena biasanya yang melakuakan kejahatan adalah penjahat, sementara sekarang malah pejabat. Kondisi kejahatan seperti ini disebut hyper criminality. Yang biasa melakukan perkosaan biasanya orang biadab, sekarang malah orang beradab. Yang biasa melakukan pelanggaran moral biasanya orang tak bertitel akademis, malah sekarang titel pelakunya berantai. Kondisi keduanya disebut dengan hyper morality. Pada akhirnya karena semakin lama dalam kondisi tidak alamiah ini masyarakat cenderung tidak lagi memiliki kaidah moral yang ajeg. Ketika berbagai institusi moral malah mengkhianati moral, masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan kepada mereka dan pada akhirnya mengalami krisis moral akut.

Dalam pandangan penulis ada banyak hal yang menjadi indikator krisis moral bangsa ini, tetapi saat ini akan melihat dua indikator saja, yaitu: pertama, kegagalan bangsa ini mendefiniskan tentang nilai-nilai moral ideal. Dan kedua, kegagalan melakukan klasifikasi antara moral dan sopan santun sehingga melahirkan sikap pragmatism dan subjektifitas moral yang dilandasi motto tujuan menghalalakan segala cara.

Beda Moral dan Sopan Santun

Pertama-tama saya ingin sedikit membahas indikator pertama, yaitu kegagalan bangsa ini mendefinisikan moral-moral ideal. Dalam tulisan singkat ini saya tidak ingin terlalu ketat dengan ketepatan istilah, tetapi ingin fokus kepada masalah utama yang kita hadapi sekarang ini yaitu masalah krisis moral dan kegagalan bangsa ini membedakan antara moral dan sopan santun.

Secara ringkas moral adalah nilai-nilai luhur universal yang diakui oleh semua orang. Misalnya tentang keadilan, kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Moral didasarkan suara hati nurani, komitmen, dan bersifat absolut dan tanpa pamrih. Misalnya, perintah jangan korupsi adalah perintah universal yang harus ditaati baik ada kesempatan maupun tidak, baik ada orang lain yang mengawasi ataukah tidak. Moral memandang orang dari sisi dalamnya. Sering kali kita ditipu oleh tampilan koruptor yang agamis atau santun, tetapi dalam pandangan moral karena dia adalah seorang koruptor maka dia tetap koruptor.

Sementara sopan santun hanya berlaku dalam pergaulan atau dalam suatu interaksi. Misalnya, buang angin dianggap tidak sopan bila dilakukan di hadapan orang lain, tetapi bila dilakukan sendiri dan tidak ada orang yang mendengarnya maka kita tidak dianggap tidak sopan. Di samping itu, sopan santun bersifat relatif. Hal ini karena etiket merupakan implementasi dari nilai-nilai universal tadi yang bisa berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Misalnya kewajiban menghormati orang yang lebih tua merupakan nilai universal yang diakui di manapun, namun pelaksanaannya akan berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Karena dua hal di atas maka sopan santun memandang manusia dari segi lahiriah saja. Karena itu banyak sekali penipu atau penjahat berpenampilan santun dan berkata-kata sopan demi untuk memuluskan tujuannya.

Indikator krisis yang pertama, bisa terlihat misalnya dari kasus Gubernur Ahok dan Menteri Susi. Bagi sebagian orang, gaya Ahok yang cenderung lugas, tegas dan tanpa pandang bulu dirasa arogan, pemarah dan tidak memelihara sopan santun. Namun, kalau kita melihat kesan Ahok sendiri terhadap para pejabatnya malah sebaliknya. Bagi Ahok banyak pejabat di DKI yang bicaranya sopan santun tetapi mereka adalah ‘bajingan.’ Tapi kalau dilihat dari sisi komitmen penegakan pemerintahan yang bersih, gebrakan-gebrakan Ahok sungguh mencengangkan: mana ada gubernur yang mau menghajikan marbot mesjid, menutup diskotek milik seorang konglomerat karena di dalamnya dilakukan transaksi narkoba dan penutupan Sea World karena tidak patuh kepada peraturan Pemda, sikap politiknya untuk keluar dari partai pengusung karena sudah tidak sevisi lagi, dan pemecatan pejabat yang tidak amanah.

Sikap Ahok ini menyadarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang berbeda antara sopan santun dan tindakan moral. Ternyata orang yang sopan belum tentu memiliki moral yang baik. Sebaliknya orang yang tampaknya arogan belum tentu dia tidak bermoral baik.

Kesadaran kita pun kembali ditonjok oleh kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti. Bu Susi, yang menolak dipanggil Bu Menteri, menohok sopan santun bangsa ini dengan gayanya yang cenderung selengekan. Beliau seorang yang tidak lulus SMA, perokok, bertato dan ‘tidak berjilbab.’ Namun, dalam hari-hari pertamanya bekerja, dia telah melakukan gebrakan-gebrakan yang belum pernah dilakukan oleh seorang akademisi, seorang S3, seorang yang memelihara sopan santun atau seorang Muslim yang mengagungkan simbol-simbol agama. Gebrakan itu di antaranya mengubah jam kerja karyawan agar mereka lebih dekat dengan keluarga, melawan illegal fishing, menghibahkan gajinya untuk asuransi para nelayan. Semua tindakan ini belum tentu bisa dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya intelektual dan agamis. Malah dalam perkembangan terakhir, Susi juga secara bertahap mengurangi kecanduan merokoknya.

Indikator krisis yang kedua adalah masyarakat cenderung menjadi pragmatis dan menghalalkan segala cara. Bagi masyarakat, bukan lagi nilai benar dan salah atau baik dan buruk yang dikedepankan tetapi nilai untung dan rugi yang dipuja. Misalnya dalam berlalu lintas. Para pengendara akan menaati rambu-rambu lalu lintas kalau ada polisi yang menjaga dengan anggapan menaati lebih menguntungkan daripada ditilang polisi. Dengan kata lain, ketaatan berlalu lintas bukan didasarkan atas benar dan salah atau baik dan buruk tetapi atas itung-itungan untung rugi material, dan masih banyak contoh yang lainnya.

Di sinilah urgensi menghidupkan kembali misi dakwah Rasulullah Saw yang tergambar dalam sabda beliau, “Tidaklah aku diutus selain untuk menyempurnakan akhlak.” Kata menyempurnakan di sini seolah menyiratkan bahwa masyarakat Arab Jahiliyah saat itu sudah memiliki nilai-nilai akhlak tertentu. Penyempurnaan di sini, menurut hemat penulis, adalah memberikan landasan ilahiah pada moral atau transendensi moral. Karena selama nilai-nilai moral tidak didasarkan kepada nilai-nilai ilahiah hanya akan terjebak ke dalam moralitas komunal atau ras saja, yang justru berlawanan dengan nilai-nilai universal moral.

Di sisi lain, Haidar Bagir menyatakan bahwa dalam agama, akidah dan fikih masih koma yang harus disempurnakan dengan akhlak sebagai titiknya. Dengan kata lain produk agama yang rahmatan lil ‘alamin ada pada akhlak yang luhur, bukan pada sekedar simbol-simbol dan aspek lahir agama.

Akhirnya, mari kita kembali menempatkan nilai-nilai moral sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Hal ini agar bangsa ini, yang memang sudah dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan, gampang tersenyum, jemaah hajinya terkenal penurut, juga menjadi bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang tidak korup, disiplin, dan menghargai waktu sehingga paradoks antara sopan santun pribadi yang baik dan sistem sosial yang gagal tidak lagi terjadi.

*Penulis adalah dosen di STAI Madinatul Ilmi, Depok, Jawa Barat.

Islam Politik Simpatik, Mungkinkah?

Membicarakan perkembangan iklim intelektual kampus memang tidak akan ada habisnya. Itulah mengapa sebagai mahasiswa saya mencoba untuk menikmati sisa waktu studi untuk menikmati dinamika iklim tersebut. 

Teringat beberapa bulan menjelang pemilu 2014, seorang kawan non-muslim menawarkan kepada saya untuk ikut diskusi terbuka mengenai demokrasi di Indonesia yang dihelat oleh unit kerohanian fakultas. Saya mengiyakan tawaran itu dan segera bergabung dalam forum. Rupanya, mayoritas peserta adalah simpatisan dari salah satu ormas yang rajin mengkampanyekan khilafah sebagai sistem politik alternatif.

Argumen pro-kontra terhadap pelaksanaan demokrasi di Tanah Air berlangsung cukup hangat. Titik klimaks terjadi saat seorang simpatisan berpendapat bahwa demokrasi menyebabkan umat mayoritas menjadi kerdil di hadapan umat beragama minoritas. “Contoh di Bali, umat Islam dilarang sembelih sapi. Kita dipaksa tunduk dengan adat mereka! Seharusnya pemeluk agama lain sadar jika mereka jumlahnya kecil. Gara-gara demokrasi, kita sebagai mayoritas jadi kayak gini. Itulah kenapa kita harus memperjuangkan khilafah!” Kalimat ini tidak begitu mengagetkan karena kuping saya sudah kebal dengan dagangan macam begini, namun tidak bagi sang kawan, rautnya berubah marah. Menjelang berakhirnya forum, kawan ini mengungkap jati diri keyakinannya serta berapi-api mengutarakan pendapat jika sistem khilafah versi mereka jelas tidak mengayomi kebhinekaan.

Dipaparkan pula bagaimana pengalamannya di kampung halaman kala sekelompok orang yang mengatasnamakan penegakan sistem syariah menghancurkan rumah ibadahnya. Kontan saja forum terhenyak mendengar pengakuan tersebut. Wa bil khusus, sang simpatisan yang secara tak sadar terbongkar hidden agenda gerakannya di hadapan publik, jelas kebakaran jenggot. Buru-buru ia mengklarifikasi kepada kawan saya bahwa kisah pahit penghancuran rumah ibadah yang dialaminya itu hanyalah ulah “oknum,” tidak mencermikan Islam yang luhur, dan gerakan khilafahnya tidak akan berbuat intoleran jika berkuasa kelak. Namun apa lacur, sang simpatisan terlanjur membuka boroknya sendiri dengan penuh gairah.

Mari Membuka Sejarah

Peristiwa ini merupakan tamparan telak bagi siapapun yang masih ngotot mempertahankan penerapan ideologi Islam yang tak ramah terhadap keragaman dan cenderung sekadar rahmatan lil muslimin. Para pengusung khilafah maupun konsep Islam politik apapun bentuknya harus sadar bahwa mereka tidak hanya mengemban kepentingan kaum muslim, tapi seluruh kehidupan di dalamnya yang beraneka ragam, sejalan dengan misi kenabian (rahmatan lil alamin). Yang sering atau sengaja luput dari perhatian aktivis khilafah, seperti dalam cerita di atas, adalah aspek konteks sosial Indonesia. Sebab, seideal apapun sebuah ideologi atau sistem politik tetaplah harus mampu bersifat fleksibel sesuai kondisi objektif sebuah negara. Untuk urusan mensintesiskan sistem politik ideal normatif dengan fakta masyarakat yang dinamis, nampaknya gerakan khilafah yang memimpikan komunitas homogen harus belajar banyak dari pengalaman sejarah.

Kekhilafahan Turki Utsmani yang dijadikan sebagai role-model oleh ormas pendamba revivalisme Islam pernah melakukan kebijakan reformis pada tahun 1839-1876 yang lazim disebut sebagai Gerakan Tanzimat.[1] Beberapa kebijakan yang diambil oleh para Sultan selama periode Tanzimat ini terang-terangan mengadopsi beberapa konsep sekuler seperti mengenalkan sistem hukum Eropa ala Napoleon Bonaparte dan hukum adat di samping hukum syariah, pengakuan kesetaraan hak di hadapan hukum bagi non-muslim berdasarkan Dekrit Gulhane, serta menyatakan homoseksualitas bukan pelanggaran hukum. Apa pasal reformasi dilakukan? Menurut Ishtiaq Hussain dalam tulisannya mengenai ini, di pertengahan abad ke-18 khilafah Utsmani mulai menunjukkan kemunduran akibat perang, pemberontakan, tuntutan dari Eropa untuk menghargai hak minoritas beragama, dan kebutuhan untuk menyegarkan kembali sistem lama yang tidak sesuai perubahan zaman.

Pula, sebagai contoh kedua kita dapat belajar dari kearifan Imam Khomeini ketika merumuskan sistem politik Wilayah al-Faqih. Meski Iran mampu merealisasikan bentuk negara Republik Islam, namun Imam tidak memaksakan pemikiran politiknya (aql i’tibari) harus terwujud di negara-negara lain apalagi jika sampai mempersekusi pemeluk agama berbeda, dikarenakan Imam menyadari bahwa setiap nation-state tentulah memiliki akar historis dan kekayaan sosial-politik yang berbeda dari Iran. 

Sepatutnya, sebelum menyesal seperti sang aktivis dalam cerita saya sebelumnya, ulasan ini bisa menjadi tempelengan yang lebih keras bagi ikhwan agar mau mendefinisikan ulang khilafah sesuai cita rasa Nusantara yang plural. Saya yakin bahwa politik Islam yang simpatik masih sangat mungkin hadir untuk diterima di bumi Indonesia jika ada kemauan dalam tubuh gerakan untuk melakukan otokritik dan kesediaan merangkul banyak kalangan. (Fikri/Yudhi)

[1] Hussain, Ishtiaq.2011.The Tanzimat: Secular Reforms in The Ottoman Empire. Faith Matters. (Paper Ilmiah versi Pdf).

Esensi Pahlawan Dalam Perspektif Islam

Oleh: IZ Muttaqin Darmawan*

“Kalau saja saat itu (Perang Badar), Ali (Imam Ali Ibn Abi Thalib) tumbang, maka sejak itu tidak akan ada seorang pun di kolong langit ini yang menyembah Allah SWT.”

Perang Badar adalah perang pertama setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah, yang dalam perspektif beliau adalah perang yang sangat menentukan jalannya sejarah peradaban Islam di kemudian harinya. Oleh sebab hasil perang itu menentukan apakah Islam bertahan hidup, atau mati yang kemudian oleh Allah SWT digulung lalu dimasukkan ke dalam ‘laci’ sejarah, yang tidak pernah dimunculkan kembali ke muka bumi.

Nilai kepahlawanan Imam Ali Ibn Abi Thalib yang memenangi perang Badar bersama Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muthalib ra, paman Nabi, sangat menentukan jalannya sejarah peradaban Islam di kemudian hari. Dalam perspektif Nabi Muhammad Saw, kepahlawanan Imam Ali adalah tulen dan tanpa rekayasa. Imam Ali laksana ‘tameng’ Nabi Muhammad Saw terhadap ancaman mati kaum musyrikin Quraisy Mekkah, ketika Islam di Madinah kala itu berada pada posisi tawar yang lemah. Bahkan Imam Ali menggantikan posisi Nabi Muhammad Saw di tempat tidur, ketika saat malam buta Nabi yang ditemani oleh Abu Bakar Shiddiq ra akan berangkat hijrah ke Madinah.

Pandangan Antara Pahlawan dan Pecundang

Fakta historis di atas itu bagi pembaca modern yang menggunakan logika sejarah yang jernih, dapat menerima pandangan spiritual dan politik umat Islam bahwa peran sejarah Imam Ali sejak awal peradaban Islam itu sepatutnya ditetapkan sebagai pahlawan sepanjang masa. Apapun alasan yang dibangun untuk menolak peran sejarah anggota Ahlul Bayt tersebut akan dibantah oleh orang terpelajar yang menjauhi fanatisme firqah.

Kondisi pemahaman pelbagai aspek dalam Islam yang berbeda, termasuk sikap terhadap peran sejarah para tokohnya pada awal-awal abad Islam, diakibatkan oleh doktrin firqah-firqah yang telah menggurita dalam sikap beragama sebagian umat dalam dunia Islam. Ada fakta untuk mendukung kebenaran studi ini, bahwa kepahlawanan Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib karramallahu wajha dalam perang Badar dianggap hal biasa saja, sehinga tidak memiliki efek sentimen keislaman bagi sejarah di kemudian harinya yang signifikan.

Bahkan ada sikap ekstrem di antara para ahli sejarah dari kalangan Islam Sunni di Timur Tengah yaitu Muhyeddin Al-Khayat dalam Tarikhul Islam yang dikutip oleh penulis sejarah Islam di Indonesia yaitu Yusuf Sou’yb, dalam Aliran-Aliran Sekte Syi’ah, yang menempatkan putra Imam Ali yaitu Imam Husain Ibn Ali sebagai pemberontak—alias pecundang—terutama sekaitan dengan peristiwa Karbala. Dianggapnya, Imam Husain Ibn Ali memang layak mendapat hukuman dan halal darahnya, yang berarti dianggapnya hanya mengotori sejarah peradaban Islam.[1] Bahkan lebih tragis lagi oleh sebab fanatisme yang berlebihan sekte ekstrem Islam, karena sangat menjunjung tinggi tauhid murni Allah SWT, maka dalam upaya mereka memberantas sikap kultus terhadap Nabi Saw telah dilampiaskan dalam bentuk pernyataan yang mencengangkan: “Tongkatku ini lebih berguna daripada Muhammad (maksudnya Nabi Muhammad Saw) karena dapat dipakai  untuk membunuh ular, sedangkan Muhammad (maksudnya Nabi Muhammad Saw) telah mati dan tidak tersisa sedikit pun manfaatnya.”[2]

Jelas sekali sikap ekstrem menyangkut para anggota Ahlul Bayt, apalagi menyangkut sosok Nabi Muhammad Saw dalam peradaban Islam selaku tokoh sentral pembuat sejarah, sebagai suatu ironi yang membuat para pembaca modern yang masih memiliki hati nurani menangis sedih.

Nilai Kepahlawanan Nabi Muhammad Saw dan Ahlul Bayt di Atas Panggung Sejarah

Bahwa perang Badar tampil menjadi ujian bagi keberadaan Islam selanjutnya, diakui oleh semua penganut firqah Islam. Tapi peran sejarah Imam Ali Ibn Abi Thalib sebagai pahlawan Islam sejak perang Badar itu tetap menimbulkan perdebatan disebabkan sentimen firqah. Begitu pula dalam memandang peristiwa Karbala dengan gugurnya cucunda terkasih Nabi Saw, Imam Husain Ibn Ali, yang melahirkan tragedi besar dalam sejarah dunia Islam, telah menempatkan sikap umat Islam dalam kultur beragama yang berlawanan secara diametral.

Sementara itu bagi peneliti sejarah Islam era modern yang memiliki kejernihan pandangan dan objektivisme studi, justru sejalan dengan pandangan ratusan tokoh dunia Islam dan juga di luar Islam baik Barat maupun Timur sebagaimana nanti akan dikemukakan. Mereka sangat mengagumi peran sejarah Nabi Saw serta para anggota Ahlul Bayt, yang berdiri tegar di atas panggung sejarah. Sungguh penilaian terhadap esensi pahlawan “ring satu” dalam kehidupan spiritual Nabi Saw sangat krusial jika dipengaruhi oleh sentimen firqah.

Bertolak belakang dengan sikap Muhyeddin tadi, justru pengakuan Abraham Lincoln seorang presiden Amerika Serikat (1842–1865) patut direnungkan untuk melawan sikap arogan salah satu sekte dalam Islam yang mengatasnamakan penegakan tauhid yang murni. Ucapan Lincoln itu yakni: “Al-Qur’an, Muhammad dan Husain adalah tiga simbol kesucian yang wajib dilihat dengan penuh kesucian pula, karena pada ketiganya terdapat contoh idealisme penghormatan terhadap hak asasi manusia.”[3]

Sekarang dengan berlalunya masa kejumudan Islam selama berabad-abad, haruslah diisi oleh kejernihan hati dan logika sejarah untuk menyaksikan bahwa ratusan pemimpin dunia modern, baik dari kalangan dunia Islam maupun dari luar dunia Islam, sama-sama mengakui kepahlawanan Nabi Saw dan kedua tokoh Ahlul Bayt itu. Pengakuan tulus dan ikhlas para pemimpin dunia modern Islam antara lain dari Syaikh Muhammad Abduh, mufasir besar Mesir, dari banyak tokoh dunia Islam lainnya: “Peristiwa yang dialami Imam Husain adalah sebuah peristiwa besar yang mengguncangkan dunia Islam hingga hari ini, karena ia telah meletakkan fondasi keadilan dan menuntut dikembalikannya hak-hak kaum tertindas yang selama ini terampas.”[4]

Kalangan nasionalis Muslim pun tidak ketinggalan mengagumi cucunda Nabi Saw, seperti Bung Karno pemimpin terkemuka dalam revolusi Indonesia dengan pengakuannya: “Husain adalah panji berkibar yang diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan di zamannya, di masa kekuasaan itu telah tenggelam dalam kelezatan dunia serta meninggalkan rakyatnya dalam penindasan dan kekejaman.”[5]

Lengkaplah sudah setelah pernyataan kedua tokoh yang mewakili sederet tokoh dunia modern Islam, oleh sebab tokoh di luar Islam pun sama-sama mengagumi kepahlawanan Imam Ali Ibn Abi Thalib dan Imam Husain Ibn Ali, sebagaimana kekaguman pemimpin spiritual Buddha Tibet, Dalai Lama, dengan berucap: “Jika sekiranya agama Buddha memiliki dua tokoh agung seperti Imam Ali Ibn Abi Thalib dan putranya, Imam Husain dan memiliki buku Nahjul Balaghah serta peristiwa Karbala, maka niscaya tak akan tersisa manusia di muka bumi kecuali menjadi penganut Buddha.”[6]

Suatu pengakuan tulus, betapa Dalai Lama dengan agama Buddha Tibet yang dipeluknya sangat merindukan tokoh agung sekaliber kedua anggota Ahlul Bayt tersebut. Begitu pula Mahatma Gandhi pemimpin nasionalis dan pendiri negara India merdeka, dengan pengakuan tulusnya tentang Imam Husain: “Kami telah banyak belajar dari Husain, bagaimana ketika menjadi orang yang dizhalimi tapi mendapatkan kemenangan.”

“The First Hand Religion” dan “The Second Hand Religion”[7]

Ada penemuan menarik tentang wacana sejarah khususnya peradaban Islam antara Sunni dengan Syiah yang melahirkan beberapa versi bahan bacaan umat Islam. Adanya studi disiplin ilmu–dalam lingkup pendidikan formal, informal, maupun non-formal–yang mengkaji beragam versi bahan bacaan yang lahir, menemukan adanya faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan para penulis sejarah awal peradaban Islam. Antara lain faktor pertama, yaitu oleh sebab begitu teguhnya para penulis sejarah pada ajaran firqah yang mereka anut, sehingga mengunci intelektualitas dan nalar mereka di dalam kerangkeng kejumudan dan statisme yang dogmatis terhadap fakta telanjang sejarah.

Hal tersebut sama saja ketika para ulama terlibat percekcokan di lapangan teologi, filsafat, syariah dan yang lainnya dalam konteks Islam, yang semula bersumber dari ‘the first hand religion’ yaitu Islam yang diterima langsung oleh ‘tangan pertama’ yaitu Nabi Muhammad Saw dari Allah SWT di dalam Kitab Suci-Nya, Al-Qur’an. Setelah diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan Islam, maka status ajaran Islam itu menjadi ‘the second hand religion’ alias ‘agama bekas’ yang memunculkan berbagai firqah, sehingga di dalam memandang peran sejarah seorang tokoh ‘ring satu’ dalam kehidupan spiritual Nabi Saw pun, seperti tentang posisi Ahlul Bayt dan para sahabat besar beliau, terjebak dalam perdebatan di antara mereka tentang esensi pahlawan Islam yang harus mereka tetapkan.

Kemudian faktor kedua, adalah finansial (baca: imbalan jasa dari penguasa berupa uang atau yang dapat diuangkan), sehingga hasil penulisan sejarah itu bersifat subjektif, tidak objektif yang seharusnya sesuai dengan fakta telanjang sejarah. Hal ini dilakukan oleh penguasa untuk menopang kekuasaan diri dan keluarganya lewat bacaan litelatur, yang diharapkannya dapat melanggengkan ‘nama baik’ diri dan keluarganya itu, hingga berabad-abad kemudian. Upaya penguasa ini ternyata berhasil, karena hingga sekarang pun sejarah peradaban Islam yang ditulis penutur sejarah ‘bayaran’ telah melembaga dalam benak intelektualitas umat Islam, termasuk di kalangan terpelajarnya.

Adanya pelbagai versi sejarah Islam yang berlainan, mengakibatkan distorsi (penyimpangan) sejak awal-awal abad Islam, seharusnya diakhiri.

Sekarang di abad modern ini, sikap objektif tanpa diselimuti kejumudan faham sudah waktunya dibangun, untuk menganalisis secara kritis setiap informasi yang ditulis oleh para sejarahwan  peradaban Islam di masa lalu, bahkan seharusnya sampai ke sumber awal abad pertama munculnya Islam di Timur Tengah. Logika sejarah yang dibangun secara jernih dapat menyadarkan penalaran selama ini terhadap upaya penggelapan fakta telanjang sejarah oleh para penulis sejarah ‘bayaran’ di masa awal-awal Islam yang berkaitan erat dengan esensi pahlawan dalam perspektif Islam. Berdasarkan fakta yang disaring secara objektif tanpa diselimuti fanatisme firqah, akan mampu memilah-milah mana informasi sejarah yang berniali ‘emas’ dan mana pula yang hanya ‘loyang’ belaka.

Nilai Kepahlawan Nabi SAW dan Ahlul Bayt serta Para Sahabat Besar di Atas Pentas Sejarah

Sudah seharusnya setiap peneliti sejarah peradaban Islam tidak memiliki kapasitas sebagai pemilik firqah mana pun dalam melihat perspektif sejarah peradaban Islam, tapi semata-mata berdasarkan hasil pengamatan objektif. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam setelah empat belas abad ditinggal Nabi Saw wafat, tidak terus-menerus terdistorsi oleh informasi sejarah yang terbukti salah, setelah dikritisi dengan pandangan lebih objektif.

Apakah informasi sejarah peradaban Islam sejak abad-abad lalu itu terbelah oleh versi dua mainstream Islam Sunni-Syi’ah? Jika kita mengambil contoh tayangan salah satu TV swasta di Jakarta dalam rubrik Islam, kita dapat mengatakan bahwa para ahli sejarah Islam dewasa ini pun, kebanyakan, tetap tidak beranjak dari sentimen firqah yang berada pada epicentrum sentimen firqah di Timur Tengah itu.

Menurut hemat penulis, perdebatan terbatas dalam wilayah “the second hand religion” alias “agama bekas” belaka, yang tidak perlu memperuncing sikap beragama. Meski begitu, pada realitanya tetap saja ada ruang yang memungkinkan muncul percekcokan teologis dan historis, seperti misalnya di dalam acara televisi itu, yang memberi porsi tinggi bagi para Sahabat besar yang tiga, sedangkan sosok Khalifah Ali Ibn Abi Thalib ra dinilai tidak sebesar kontribusi kepahlawanan mereka dalam menegakkan Islam pada awal peradaban itu muncul.

Apalagi tentang heroisme sang cucunda terkasih Nabi Saw, Imam Husain Ibn Ali, yang bahkan para tokoh top dunia di luar Islam sangat mengaguminya. Sungguh tragis, kala peristiwa gugurnya sang cucunda terkasih Nabi Saw itu, dengan kepala terpenggal, kemudian distigmakan sebagai “pemberontak” dan “pengkihianat,” cap tertentu yang memunculkan sikap alergi. Kenyataan ini sebagai fakta tak terbantahkan berkaitan dengan perspektif firqah-firqah Islam.

Penutup

Membedah nilai esensi kepahlawanan dalam Islam yang terjadi empat belas abad yang lalu bukanlah perkara mudah, faktanya telah melahirkan pelbagai versi yang sama-sama dipertahankan oleh para penganut faham Islam. Maka dalam konteks esensi pahlawan yang meliputi Nabi Saw, para sahabat, dan Ahlul Baytnya, pembaca obyektif tidak akan terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang mempertentangkan (mengadu domba) kontribusi  sahabat dan Ahlulbayt Nabi Saw pada awal-awal abad Islam. Pembaca obyektif akan menghindari penempatan dunia Islam dalam jurang perpecahan umat.

Jika pengaruh percekcokan antar firqah melahirkan perpecahan dan menenggelamkan esensi pahlawan dalam perspektif Islam, lalu kapan Islam menggarap pelbagai agenda besar meraih supremasi tinggi sebagai implementasi makna khilafah Allah SWT di muka bumi? Justru akibat percekcokan itulah mengapa dewasa ini Islam berada di bawah cengkeraman hegemoni dunia sekuler Barat dan Timur.

Oleh karena itu ajakan dari penulis, “si faqir yang dhaif” bahwa bagi seorang penimba ilmu seyogyanya berpikiran jernih hendaklah memasang sikap yang objektif, setelah menanggalkan egoisme firqah, dan menghindari ekstremisme yang boleh jadi ada di dalam tubuh firqah-firqah Islam. Lantas, mulailah renungkan kembali makna penegasan Nabi Saw ketika beliau bersabda setelah melewati saat-saat krusial dalam perang Badar yang menentukan jalannya sejarah Islam di kemudian hari, sebagaimana termaktub di awal tulisan ini.

*Dosen Sejarah Peradaban Islam, STAI Madinatul Ilmi, Depok.

[1]Lihat Yusuf Sou’yb, Aliran-Aliran Sekte Syi’ah, Jakarta Pustaka Alhusna, 1982, h. 28. Para pembaca modern dewasa ini akan bersikap kritis dan memandang tidak fair (tidak jujur) terhadap bukunya yang merujuk penulis kalangan Sunni Timur Tengah, seperti Muhyeddin Al-Khayat dalamTarikhul Islam (1935).

[2] Lihat rubrik Bayan, Cahaya Nabawi (majalah bulanan), No. 33, Th-III.

[3] Lihat Saed Zomaezam, Al-Imam Al-Husain Shaghil as Dunya (10 Hari yang Menggetarkan Dunia), Bairut, 1431/2010, alih bahasa Faisal Djindan, Jakarta, Papyrus, 2012, h. 44.

[4] Ibid, h.138

[5] Ibid, h.172.

[6] Ibid, h.60.

[7] Lihat William James, The Varietas of Religious Experiences.

Dua Ustaz Memaknai Asyura

Masih teringat beberapa hari menjelang Asyura tahun lalu, ada dua momen kontradiktif yang saya alami di masjid kampus dalam waktu hampir berdekatan. Ketika khotbah Jumat, seorang ustaz yang namanya saya lupa, menyampaikan ceramah mengenai pentingnya taqrib Sunni-Syiah.

Sejenak hampir saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Mungkin kuping ini menipu atau saya dalam kondisi setengah sadar setelah menggarap laporan penelitian lapangan, “Masak iya khatib ini berani menyampaikan materi soal pentingnya taqrib di lingkungan yang didominasi kalangan ‘keras,’” pikir saya sembari menelisik lebih dekat siapakah sang khatib luar biasa itu. Dia sampaikan materinya dengan intonasi tegas namun lembut, argumentatif, mengajak hadirin agar tidak terkecoh oleh ulah segelintir kalangan yang hendak mempertajam skisma Sunni-Syiah di Tanah Air.

Disampaikan pula bahwa kesamaan Tuhan, kitab, dan rasul terakhir, sudahlah cukup untuk meyakinkan bahwa dua mazhab sepuh ini lebih banyak persamaan ketimbang perbedaannya. Lalu pada khotbah kedua sang khatib berpesan bahwa jika Syiah memperingati Asyura dengan kedukaan atas syahidnya Imam Husein sedangkan di sisi lain kaum Sunni berpuasa sebagai wujud syukur, hal demikian tidaklah perlu diperdebatkan mengingat kesucian hari kesepuluh di bulan Muharam tersebut dapat dimaknai secara beragam. Duhai, indah nian jika semua mubalig seperti beliau menyeru pada persatuan umat. Namun setelahnya, saya tak pernah lagi melihat beliau mengisi khotbah di masjid kampus.

Beberapa hari setelahnya ketika kalender Hijriyah jatuh pada 10 Muharam, sebuah peristiwa yang 180 derajat berbeda dari hari Jumat sebelumnya terjadi di masjid yang sama. Selepas shalat Ashar saya memutuskan mengobrol sejenak dengan beberapa adik angkatan. Di dalam, tengah berlangsung kajian mengenai keutamaan hari Asyura yang dihelat oleh lembaga dakwah kampus menghadirkan seorang ustaz. Terlihat sekitar 10 jemaah laki-laki dan perempuan, saya tertarik mendengarkannya dari luar sembari berbincang.

Mulanya tidak ada keanehan ketika sang ustaz menyampaikan keutamaan Asyura, namun tiba-tiba di tengah ceramahnya ia berkata, “Asyura itu hanya milik kaum Sunni saja. Tidak berhak jika kaum Syiah ikut mengklaim merayakan Asyura dengan meratap, melakukan ritual-ritual sesat, mengedepankan kesedihan untuk Husein.” Hadirin pun hanya manggut-manggut seolah mengamini ustaz tersebut. Baiklah, sesi ceramah ini sudah tidak sehat lagi, pikir saya sambil berpamitan untuk segera pulang.

Beberapa Pelajaran

Apa pelajaran yang bisa ditarik dari dua peristiwa di atas? Asyura sebagai sebuah hari bersejarah merupakan ujian bagi alim ulama di masa sekarang untuk bersikap arif mendewasakan umat dalam melihat perbedaan.

Mari kita lihat pada contoh ustaz pertama. Beliau tidak menyalahkan tradisi berpuasa sunnah pada hari tersebut, namun juga tidak menafikan fakta historis bahwa pada 10 Muharam 61 Hijriyah silam telah terjadi tragedi pilu pembantaian keturunan suci Rasulullah di sahara Karbala. Ini adalah langkah yang baik untuk mengenalkan kepada publik –yang saya yakin- sebagian besar masih belum pernah mendengar momen duka bagi seluruh penghuni langit dan bumi yakni kisah heroik syahidnya 72 manusia pilihan di hari Asyura.

Barangkali ustaz penganjur taqrib ini hendak mengamalkan amanat Bung Karno kepada bangsa Indonesia untuk tidak melupakan sejarah. Lebih dari itu, ustaz merangkap khatib ini secara implisit seperti hendak berpesan bahwa tidak perlu untuk menjadi seorang Syiah untuk dapat memahami makna Asyura dan Karbala. Asyura bersifat universal. Momen duka, cinta, dan epos kepahlawanan yang menyelimutinya tidak dibatasi oleh mazhab.

Tidak jadi soal jika berpuasa, tetapi setidaknya ingatlah pula lewat saudara-saudara Syiah bahwa Asyura menyimpan sejarah berdarah kebangkitan Imam Husein, kira-kira demikian yang mampu saya interpretasikan dari khotbah Jumat itu.

Bagaimana dengan contoh ustaz kedua? Bukan bermaksud menyinggung, namun setidaknya dari beliau kita dapat mengambil i’tibar bahwa tidaklah bijak jika Asyura sebagai hari yang memiliki nilai sejarah dalam tradisi keIslaman diklaim sepihak milik mazhab tertentu sedangkan mazhab lain tidak boleh memaknai dan menghidupkannya.

Ini sama saja ibarat melarang  dua kelompok yang sama-sama berkewarganegaraan Indonesia merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan hanya karena alasan etnisitas yang berbeda, sebagai contohnya.

Lebih lanjut, mengkhawatirkan jika kemudian tidak ada pendewasaan pada pemikiran jemaah (yang semuanya adalah mahasiswa) untuk memahami sejarah Asyura dari perspektif lain akibat doktrin sang ustaz. Seolah ada upaya mengubur ingatan kolektif kaum muslimin tentang megatragedi yang hampir-hampir memusnahkan mata rantai emas keturunan Rasulullah.

Jika hanya hal baik-baik saja yang ditonjolkan, bahkan diimbuhi dengan klaim “versi sejarah paling valid dan paling berhak” untuk memperingati 10 Muharam, bagaimanakah umat ini di masa sekarang hingga yang akan datang mampu mengenal hari saat darah, cinta, dan ketaatan Imam Husein beserta pengikutnya mengalahkan pedang para penindas?    (Fikri/Yudhi)

Scroll To Top