Tuesday , March 31 2015
Breaking News

Category Archives: Opini

Menanti Ketegasan Penegak Hukum Terhadap Kelompok Radikal ISIS

ISIS ancaman bagi dunia atau hanya untuk Irak dan Suriah saja? Pertanyaan itu agaknya perlu diwacanakan mengingat banyaknya pendukung ISIS berada di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kelompok radikal yang kebrutalannya sudah diketahui oleh masyarakat dunia ini agaknya melegalkan aksinya dengan istilah “jihad,” bahasa yang sangat popular di kalangan umat Islam sendiri maupun yang memusuhinya.

Secara bahasa, jihad dapat disebut sebagai sebuah kesungguhan dalam berjuang. Dalam arti mencurahkan segenap kekuatan dan kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah Swt. Dalam pengertian umum, “berjuang di jalan Allah Swt” memiliki banyak makna; bisa berjuang dalam menuntut ilmu, mencari nafkah, dan sebagainya. Secara khusus “jihad” di sini memiliki arti “perang” melawan musuh-musuh Islam (biasa disebut kafir).

Apakah semua orang kafir boleh diperangi? Ternyata tidak. Dalam Islam orang kafir yang terang-terangan menyatakan perang terhadap Islam saja yang boleh diperangi. Dengan kata lain, posisi “jihad” dalam Islam di sini hanyalah upaya mempertahankan diri dari serangan musuh.  Belum lagi, banyak aturan yang harus dipatuhi dalam perang (dalam hal ini berjihad). Di antaranya; tidak boleh merusak fasilitas umum, tempat ibadah, tidak boleh membunuh anak-anak, orang lanjut usia, dan lain-lain.

Namun sayangnya realita “berjihad” ala ISIS tidak sesuai dengan jihad dalam konsepnya. Mereka lebih tepat jika disebut sebagai kelompok yang melakukan ekspansi terhadap negara lain yang sudah berdaulat (Suriah dan Irak). Mereka datang dari berbagai negara di belahan dunia bukan untuk mempertahankan Islam dari serangan musuh melainkan menyerang pihak lain terlebih dulu yang mereka anggap sebagai musuh. Ironisnya, banyak umat Islam sendiri yang justru menjadi korban kebrutalannya. Banyak fasilitas umum dirusak dan banyak anak-anak terbunuh.

Untuk mengetahui kesalahan jihad ala ISIS ini tak perlu kita mengernyitkan dahi untuk memahaminya. Cukuplah kita melihat fakta yang ada lalu akan mmuncul pertanyaan, kenapa memilih jihad di Irak dan Suriah sana? Bukankah penindasan terhadap umat Islam jelas-jelas terjadi di Palestina? Pelakunya jelas, dan korbannya jelas, sebagian besarnya adalah kaum Muslimin. Tapi tak nampak sekalipun kelompok radikal ISIS ini berusaha melawan penjajah Zionis di tanah Palestina. Justru sebaliknya kelompok ini mempertegas posisinya dengan berhadapan melawan pasukan Hizbulah (kelompok perlawanan terhadap Zionis) yang berpusat di Libanon. Dalam banyak literatur disebutkan Suriah dan pasukan Hizbullah dari Libanon merupakan kelompok yang banyak membantu perjuangan rakyat Palestina dan bertempur melawan Zionis Israel (sebuah organisasi internasional yang mencaplok tanah Palestina untuk mendirikan sebuah “Negara”). Kehadiran ISIS yang berhadapan melawan Suriah dan pasukan Hizbullah sekali lagi mempertegas slogan “berjihad” ala ISIS menjadi lebih tepat untuk disebut sebagai slogan “berbuat jahat.” Hal tersebut dipertegas juga dengan fakta kejahatan yang diperbuatnya, dengan korban terbesar justru kaum Muslimin sendiri. Entah itu korban langsung karena aksi terornya, maupun stigma terhadap Islam secara menyeluruh yang kemudian dianggap sebagai agama teroris. Membungkus aksi jahat dengan label “jihad” agaknya menjadi cara efektif untuk memperkenalkan Islam sebagai agama barbar yang patut untuk dijauhi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai negara terbesar pemeluk agama Islamnya ini, Indonesia  menjadi “lahan basah” dan potensial terpengaruh faham radikal semacam ISIS. Bagaimana tidak, era Reformasi pasca tumbangnya presiden Soeharto telah membuka peluang bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat dan fahamnya secara terbuka. Alhasil, banyak kalangan saat ini leluasa dan terang-terangan mendukung kelompok radikal ISIS melalui deklarasi, kampanye media dan sebagainya. Bahkan, beberapa pengamat teroris dan kelompok radikal di Indonesia mensinyalir adanya pendukung ISIS yang ikut langsung berangkat ke Suriah.

Solahuddin, salah seorang peneliti dan penulis buku tentang terorisme menilai belum ada instrumen hukum yang tegas terhadap kelompok radikan ini. Beberapa orang sempat ditangkap karena disinyalir sebagai pendukung ISIS. ‘’Tapi kemudian dibebaskan lagi, ada yang kemudian ditahan tapi bukan karena mendukung ISIS, tapi karena kasus lain seperti pemalsuan dokumen dan lainnya.”

Solahuddin juga menyebut adanya kelompok radikal lain yang secara politik berseberangan dengan faham ISIS. Bahkan mereka juga menolak keberadaan ISIS. Hal itu dapat dipahami bahwa pasca berakhirnya rezim teroris internasional al-Qaeda yang dipimpin Osama Bin Laden, menetaslah “telur“ dan “bibit” baru dari latar belakang yang berbeda-beda. Belum lagi adanya faham yang memang dalam dasar ajarannya mengajarkan hal-hal ekstrem dan radikal seperti Wahabi-Salafi. Hat tersebut dapat dilihat di tengah masyarakat, kelompok-kelompok tersebut rela mengabaikan hubungan sosial demi apa yang mereka sebut sebagai upaya “memurnikan’” ajaran agama. Sebagai contoh; mereka menganggap musyrik ritual-ritual ajaran dan pemahaman agama tertentu, tradisi-tradisi yang sudah ada, bahkan acara memperingati Maulid Nabi di kalangan umat Islam sendiri pun dianggap sesuatu yang harus dihindari.

Bahkan budaya dan tradisi lokal yang diajarkan nenek moyang dalam mendakwahkan ajaran Islam terdahulu agaknya lebih Islami ketimbang ajaran “baru” yang mengatasnamakan pemurnian agama itu. Lihat saja misalnya, pemahaman dan tradisi lama dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai perbedaan struktur sosial yang ada. Sebaliknya, ajaran baru yang mengatasnamakan pemurnian itu tak lebih hanya berperan meruntuhkan struktur sosial yang ada. Hingga pada kondisi tertentu sesama saudara seiman dapat bertengkar hanya gara-gara masalah boleh-tidaknya melaksanakan Maulid Nabi, atau misalnya, tidak mau menghadiri suatu undangan yang dianggap mengandung ritual-ritual tertentu yang dianggap bid’ah, padahal sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan.

Instrumen Hukum di Indonesia

Belum lama ini kita dikejutkan dengan hilangnya 16 Warga Negara Indonesia (WNI) di Turki. Berbagai spekulasi bemunculan. Pendapat bahwa mereka bergabung dengan kelompok radikal ISIS mencuat dari berbagai pengamat kelompok radikal ini. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait hal itu? Nampaknya pertanyaan itu belum mendapat tanggapan tegas dari pemerintahan kita.

Kembali ke permasalahan awal tadi, ketika “berjihad” ala ISIS ini dikategorikan sebagai “berbuat jahat,” lalu bagaimana dengan posisi orang yang menyatakan dukungan bahkan pembelaannya terhadap tindakan “berbuat jahat” itu? Ternyata kata “membela” agaknya memiliki makna yang cukup luas. Dalam hal ini, membela memiliki banyak arti, bisa bermakna; mendukung secara finansial (pendanaan), secara fisik (terlibat langsung), melalui kampanye (mengajak orang-orang, melalui ceramah, artikel dan sebagainya).

Sementara dalam hukum pidana, orang yang terlibat dalam aksi kejahatan; terlibat langsung secara fisik maupun terlibat dalam memuluskan aksi dengan memberikan fasilitas seperti membiayai kejahatan, semestinya juga mendapat sanksi pidana.  Sedangkan mengajak (berbuat jahat/jihad ala ISIS), menyuruh, dan memberikan semangat provokasi (untuk berbuat jahat) agaknya lebih tepat masuk dalam kategori penghasutan.

Peran negara dalam hal ini agaknya lemah. Pertama, nampaknya pemerintah dalam hl ini kecolongan dengan adanya WNI yang terlibat langsung menjadi anggota ISIS di Suriah dan Irak. Kedua, pengumpulan dana dari masyarakat yang disalurkan ke Suriah kurang mendapat perhatian dan audit yang jelas dari lembaga penyalur bantuan. Hal yang patut dipertanyakan adalah: apakah uang tersebut diperuntukkan bagi warga Suriah (yang menjadi korban) atau sebaliknya digunakan bagi berkembangan ISIS sebagai pendatang haram?

Dalam hal penghasutan misalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) yang kala itu diketuai Mahfud MD mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP, dari delik formil menjadi materil. Delik formil yang artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut. Sedangkan delik materil seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada pidana lain seperti kerusuhan, pembunuhan atau suatu perbuatan anarki lainnya.

Kalaupun penghasutan itu kemudian menimbulkan tindak pidana, secara delik materil butuh kerja keras dan proses panjang untuk membuktikan keterkaitan antara tindak pidana dan proses penghasutan itu. Yang akan menjadi pertanyaan, apakah tindak pidana yang terjadi benar-benar efek dari penghasutan atau dari faktor lain?

Peran aparat negara dalam delik formil cenderung bersifat mencegah supaya tindak pidana akibat penghasutan dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi. Sedangkan delik materil bersifat penindakan setelah tindak pidana dilakukan.

ISIS dalam Kacamata Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 cukup jelas untuk melihat posisi ISIS dalam hukum tindak pidana terorisme. Isi undang-undang itu menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Jika kita lihat, sebenarnya posisi “berjihad” ala ISIS yang bermakna “berbuat jahat” di Suriah dan Irak itu, sudah memenuhi kriteria dalam undang-undang tersebut untuk disebut sebagai pelaku teror (teroris). Tapi entah kenapa, seperti masih ada kebimbangan aparatur penegak hukum di negara kita untuk menindak mereka yang menyatakan ‘”baiat” atau menyatakan diri menjadi anggota (bagian dari) kelompok radikal ISIS, apakah mereka yang “berbaiat” juga sudah bisa disebut menjadi bagian dari teroris dan bisa disebut teroris? (Malik/Yudhi)

 

Jagoan Haji

Suatu hari ketika masih tinggal di sebuah kota di Jawa Timur, saya diundang tetangga untuk menghadiri acara walimah. Tapi yang membuat saya terkejut, kata walimah itu kini telah mengalami pengembangan. Ia tidak lagi hanya berarti nikah atau acara ijab-kabul, tapi semua bentuk kumpul-kumpul suka. Nah, kali ini saya diundang untuk menghadiri salah satu acara walimah dengan pengertian yang baru, yaitu walimah (tasyakuran) naik haji.

Yang lebih mengejutkan lagi, orang yang mengundang saya itu adalah orang yang sama mengundang saya tahun lalu dan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, juragan ikan lele dan bawang ini adalah ‘haji langganan’, bahkan dia dapat dianggap kolektor gelang besi yang dikenakan oleh peserta ONH. Di rumahnya semua perlengkapan haji, seperti tas pinggang, kartu identitas dan no kloter, jerigen air zamzam, tersimpan rapi di galeri haji yang berada dalam area rumahnya yang sangat besar.

Saya datang agak terlambat. Rupanya jalan gang telah ditutup. Para preman parkir tampak berjaga-jaga dan duduk di tengah jalan. Tenda-tenda besar pun terpasang sepanjang tiga rumah. Ada selingan musik kasidah dan lagu-lagu Arab yang menurut telinga saya bukan jenis lagu relijius, meski dilantunkan dalam bahasa Arab. Tulisan ‘Selamat Menunaikan ibadah Haji, Bpk Haji Margani dan Keluarga” dan kaligrafi Arab berisikan ayat al-Quran tentang ibadah haji terpampang di dinding luar rumah dan ruang tamu. Pak Haji tampak berseri-seri dan tak henti-hentinya mempersilakan para tamu yang sebagian besar miskin memperbaiki gizi dan nutrisi dengan menu-menu makanan lezat dan gratis.

Acara ‘walimah’ ini benar-benar meriah dan mewah ini berlangsung hingga menjelang azan subuh. Warga yang umumnya miskin nampaknya menganggap acara itu sebagai acara tahunan yang rutin. Maklum, pak Margani memang memang ‘haji langganan’.

Seperti sebelum-sebelumnya, sepulang dari ibadah haji, acara penyambutan sejak asrama hingga kampung rumah akan segera digelar. Iring-iringan mobil, termasuk mobil mewahnya, memacetkan jalan, dan tentu saja mengundang perhatian warga tetangga. Haji tajir yang doyan pujian ini datang dengan pakaian lengkap bak seorang emir dari keluarga Saud. Igal melilit kepalanya dan gamis mewah membungkus tubuhnya . Meski tetap berbahasa Indonesia, dia mengubah aksennya dengan gaya Arab. Benar-benar membuat orang-orang kampung yang tidak pernah haji terkagum-kagum.

Seperti tahun-tahun sebelumnya juga, pak Margani tetap memberikan ‘bantuan finansial’ kepada tetangga dan pelanggannya. Bantuan yang saya maksud adalah bantuan ala Pemerintah asing atau IMF alias hutang plus uang terimaksih (kata lain dari bunga).

Bagi orang seperti Pak Margani, mungkin haji bukan lagi sebuah ibadah kolosal super berat yang merupakan momentum penghayatan derita dan perjuangan Ibrahim AS, tapi penegasan status sosial, dan tiket kekuasaan. “Jagoan haji” yang hanya lulus Tsanawiyah ini sudah mempersiapkan dana puluhan milyar untuk memuluskan jalan menuju kekuasaan dalam pilkadal.

Meski dikenal arogan, suka pamer, gila pujian, berbicara kasar, dan tak berpendidikan, masyarakat, juga para pejabat dan kyai menghormatinya, dan sangat mungkin memilihnya. Dasar “jagoan haji”! (ML)

 

Merajut Toleransi Di Tengah Perbedaan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dan diciptakan Allah Swt dalam keragaman. Baik dalam ragam budaya, suku, bangsa, agama dan negara. Beragamnya kenyataan yang ada, beragam pula cara menyikapinya. Pendidikan merupakan faktor penting membentuk watak manusia dalam menyikapi kehidupan dalam keragaman itu.

Pendidikan pun beragam. Ada yang formal, ada non formal. Ada yang melalui guru, orang tua, teman, bahkan juga buku-buku bacaan. Apapun medianya, sebutlah itu semua adalah ‘guru’ untuk mempermudah pemahaman. ‘Guru’ yang kemudian kita teladani itu, akan mengantar kita kemana, dan bagaimana kita menyikapi hidup, bersosialisasi di tengah masyarakat dan menghadapi dunia nyata yang beragam itu. Dalam praktiknya, kita akan bertindak dan menjadi seperti apa, tergantung pada apa dan siapa yang kita teladani.

Beragamnya perbedaan itu pun kemudian mendorong manusia berebut pengaruh dan kepentingan. Sudut pandang dan beragam pemikiran yang berbeda itu kemudian ‘ditelurkan’ melalui ceramah-ceramah, nasihat, tulisan-tulisan yang kemudian juga dibukukan. Tak heran jika seringkali ditemui pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi satu hal yang sama, bahkan tak jarang pula saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya.

Kita ambil contoh misalnya di pameran buku Islamic Book Fair (IBF) yang diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta awal bulan Maret ini. Tak sulit Anda menemukan setumpuk buku-buku ‘kontroversi’ seperti buku-buku kesesatan Syiah, penyimpangan Syiah, dan sejenisnya.

Buku-buku Penyesatan

Di sisi lain, ada juga buku yang menjelaskan tentang Syiah  dari sudut pandang yang berbeda.

Tim Peneliti NusantaraKita tahu, efek dari menyesatkan Syiah telah terbukti menumpahkan darah. Sebut saja misalnya warga Syiah di Sampang Madura. Fatwa sesat dari sekelompok orang yang mengaku Islam, telah terbukti memakan korban. Apakah mereka, melalui pandangan yang ‘ditelurkan’ melalui buku-buku itu ingin memperluas pertumpahan darah yang sudah terjadi? Padahal faktanya, ulama dunia sudah sepakat untuk tidak saling mengkafirkan dan menyesatkan satu sama lain di antara sesama kelompok Islam yang di dalamnya ada Muslim Sunni dan Syiah.

Kesepakatan tersebut bisa dilihat salah satunya dalam Risalah Amman Yordania (Risalah Amman Yordania). Tokoh-tokoh Islam dunia sepakat akan hal itu. Di negara Iran misalnya, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim Syiah dapat menjadi negara yang mencapai kemajuan teknologi sangat tinggi dan menjunjung tinggi toleransi. Hubungan sosial Sunni-Syiah sangat dijaga dengan baik di sana. Bukan hal mustahil di Indonesia yang mayoritas Muslim Sunni dapat menerapkan hal yang sama demi ukhuwah Islamiyah dan keutuhan bangsa.

Di dalam visi-misi IBF sendiri yang kemudian tertuang dalam lagu (yang bisa Anda dengarkan saat berkunjung ke sana atau bisa juga melalui web resmi IBF) sangat menekankan nilai-nilai toleransi:

“…bersama satukan tujuan, jalin indahnya silaturahmi, jaga indahnya toleransi, bersama satukan tujuan,  teguhkan dinding perbedaan.”

Sebuah lirik lagu yang menyejukkan hati dan memotivasi persatuan tentunya. Tapi sayang dalam praktiknya, justru di acara yang diselenggarakannya sendiri, IBF terlihat berseberangan dengan misi mulia yang diusungnya.

Islamic Book Fair 2015

Tidak sulit juga bagi Anda untuk menemukan maraknya suasana ‘pasar khilafah’ di sana. Para pengusung khilafah yang selama ini kerap dikenal anti Pancasila, mengharamkan hormat bendera, dan menolak demokrasi ini tampak leluasa memasarkan atribut-atribut bertuliskan jihad. Anak-anak yang masih mengenakan seragam sekolah pun terlihat antusias dan membeli produk-produk itu. Bagaimana jadinya kalau paham anti Pancasila, dan anti demokrasi ini berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Jika benar IBF ini memiliki visi dan misi seperti di atas, selayaknya ajang itu menyeleksi mana yang kiranya berpengaruh negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia agar tidak begitu saja diijinkan turut serta menjual produk-produknya di sana. Sebab akan menjadi pertanyaan, bagaimana jadinya manakala generasi muda bangsa Indonesia ini membaca buku-buku dan pemikiran yang mengarahkan mereka pada faham radikal, anti toleransi dan memaksakan kehendak dengan mengabaikan hak kelompok lain yang berbeda, padahal faktanya, kita berada dalam kehidupan sosial yang plural dan beragam ini?

Terlebih lagi, bukankah Allah Swt menciptakan semua makhluk-Nya dalam keadaan yang berbeda-beda agar mereka saling mengenal, dan saling memahami satu sama lainnya? (Malik/Yudhi)

Bijak dan Cerdas Hadapi Tantangan Perubahan Iklim di Indonesia (2)

Data statistik dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang merujuk pada Badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Bencana(UNISDR) menyebutkan bahwa untuk bencana tanah longsor, Indonesia menduduki peringkat pertama dari 165 negara, dengan jumlah korban manusia sebesar 197.327. Untuk banjir, Indonesia peringkat ke 6 dari 162 negara dengan jumlah 1.101.507 orang terkena dampaknya.

Rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan dan pelanggaran tata-ruang wilayah/kota disertai ancaman perubahan iklim saat ini menjadikan wilayah/kota dalam tingkat yang rentan.

Suhu global yang meningkat setiap setengah derajat per tahun akibat perubahan iklim merupakan bencana dahsyat di dunia. Hal ini terus terjadi dengan cepat tanpa diimbangi upaya perbaikan alam yang konkret dan serius dari negara-negara maju sebagai negara penyumbang kerusakan iklim terbesar.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecepatan dan kekuatan laju perubahan iklim global yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, berarti tidak pernah luput dari penanganan polusi karbon. Polusi yang dihasilkan industri juga menjadi salah satu penyebab perubahan iklim.

Saat ini, negara maju mengklaim tengah mengembangkan teknologi proses pembuangan dari industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun teknologi tinggi yang diupayakan dalam menangani perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang tidak murah dan tidak mudah, itupun belum berpengaruh signifikan terhadap kerusakan alam yang terus terjadi akibat dampak perubahan iklim.

Ditambah lagi, faktor geopolitis dan kepentingan masing-masing negara, terutama negara maju seperti Amerika dan Eropa, belum memiliki satu kata mufakat yang tepat dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim meski Protokol Kyoto tentang penanganan dampak perubahan iklim sudah disahkan pada 2004.

 Seperti diketahui sebelumnya, Protokol Kyoto dibuat sebagai wujud dari komitmen bersama dalam menjaga kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca(GRK) di atmosfer. Hal ini untuk mencegah terjadinya dampak perubahan iklim.

Gas Rumah Kaca (seperti: CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, dan SF6) dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil, mulai dari memasak sampai Pembangkit Listrik. Karena kegiatan tersebut sangat umum dilakukan manusia, maka seiring dengan meningkatnya populasi manusia, konsentrasi GRK meningkat. Akibatnya, semakin banyak sinar yang terperangkap di dalam bumi.

Perubahan iklim berubah secara perlahan tapi pasti. Suhu permukaan bumi pun memanas. Panas ini kita kenal sebagai pemanasan global.

Ide tentang penanganan kerusakan alam yang sudah digagas sejak tahun 1979, saat itu digelontorkan program yang dikukuhkan dan disepakati dalam bentuk perjanjian Internasional, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

Pemerintah Indonesia turut menandatangani perjanjian tersebut dan telah pula mengesahkannya melalui UU No.6 Tahun 1994. Mengingat lemahnya komitmen dan agar pelaksanaan konvensi lebih efektif, maka para Pihak (anggota) konvensi memandang perlu adanya komitmen lanjutan yang menekankan kewajiban negara industri menurunkan GRK yang diwujudkan dalam Protokol Kyoto.

Hasil dari Protokol Kyoto  periode kedua yang diterapkan pada 2013-2020, diyakini banyak pihak juga tidak dapat membawa perubahan apa-apa. Kerusakan kerap terjadi, bahkan lebih parah. Data statistik yang disusun UNISDR menjelaskan hal itu.

Baru-baru ini pemerintah Indonesia mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Konferensi Internasional tentang dampak perubahan iklim di Peru pada bulan Desember 2014. Pada bulan yang sama di Indonesia terjadi bencana tanah longsor di Banjarnegara yang menghilangkan banyak nyawa, tanah longsor di Bogor yang memakan korban jiwa dan bencana serupa di kota-kota lain di Nusantara.

Pertanyaannya, apakah kerusakan berakibat bencana sporadis dan beruntun itu terjadi secara alamiah atau karena faktor kelalaian manusia? (Ben/Yudhi)

Ada Apa dengan Bahrain ?

Desember silam dunia internasional kembali digemparkan melalui berita penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Bahrain terhadap seorang ulama muda yang kritis, Sheikh Ali Salman, dengan tuduhan terkesan dibuat-buat seperti “menyerukan perubahan politik menggunakan cara-cara melanggar hukum” serta “merencanakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah.” Inilah episode terbaru dari serangkaian represi oleh monarki Al-Khalifa di negeri Teluk yang bergolak sejak dekade 1990 tersebut.

Sheikh Salman sebagai Sekretaris Jenderal gerakan oposisi Al-Wefaq yang dibentuk pada 2002 ditahan setelah mengadakan demonstrasi mengkritik parlemen selepas ibadah Jumat di ibukota Manama. Sayangnya, peristiwa penting ini tidak begitu terekspos pemberitaan. Di Indonesia sendiri gaungnya kalah dengan hingar bingar drama Cicak versus Penghuni Kebun Binatang.

Sebenarnya apa yang tengah terjadi di Bahrain? Benarkah seperti diberitakan selama ini, bahwa Bahrain dilanda konflik yang murni bernuansa sektarian antara Sunni-Syiah?

Lewat tulisan ini penulis mencoba menganalisis sedikit pertanyaan-pertanyaan di atas sekaligus memperkaya tulisan mengenai kisah perlawanan rakyat, di bawah tirani Raja Al-Khalifa yang jarang diperbincangkan di Tanah Air.

Sengaja Dikonstruksi

Selama ini media Barat seperti BBC cenderung menguatkan bahwa apa yang terjadi di Bahrain adalah murni konflik Sunni-Syiah. Memang fakta lapangan menunjukkan bahwa secara komposisi keagamaan, monarki Al-Khalifa beserta kroninya baik di tubuh elite birokrasi maupun militer didominasi kelompok Sunni.

Sedangkan di sisi lain, secara demografis mayoritas penduduk Bahrain adalah Syiah. Tidak dapat dipungkiri jika variabel perbedaan pandangan agama atau ideologi antara massa rakyat dengan elite yang memerintah bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya gejala deprivasi relatif (kondisi psikologis ketika rakyat sudah tidak percaya lagi akan legitimasi pemerintah berkuasa) hingga sampai pada taraf konflik terbuka.

Akan tetapi teramat naif jika kita hanya melihat perbedaan mazhab sebagai faktor tunggal penyebab bergejolaknya Bahrain. Pandangan simplistik semacam ini dapat menyesatkan. Sebab, dalam kajian akademik mengenai gerakan sosial, konflik terbuka antara massa rakyat yang teroganisasi dengan rezim pemerintah pastilah tidak hanya bersumber dari satu variabel saja. Ataukah, sebetulnya memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memunculkan aspek sektarian sebagai penyebab rentetan aksi demonstrasi di Bahrain?

Menarik untuk menyimak laporan tertulis Gregory Gause dalam buku antologi Quintan Wiktorowicz berjudul Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial (2012). Reportasenya terhadap aksi protes pertama sepanjang 1994-1998 menunjukkan fakta bahwa isu sektarian hanyalah pemanis yang sengaja dikonstruksi rezim berkuasa via media agar masyarakat Bahrain maupun publik internasional terkecoh tanpa pernah mengerti apa sebenarnya akar masalahnya:

“Gangguan yang paling serius terkonsentrasi di kampung dan pedesaan Syiah. Mayoritas Syiah di pulau itu secara historis berada di bawah kekuasaan Khalifah yang Sunni (keluarga yang berkuasa), yang sejauh ini sangat pintar membingkai perlawanan politik dalam kerangka sektarian untuk memecah-belah gerakan oposisi. [Lebih dari itu], banyak warga Sunni Bahrain yang bersimpati pada reformasi politik telah dikesampingkan oleh kekerasan dalam komunitas-komunitas Syiah [yang menyertai pembangkangan].”

Berdasarkan pengamatan Gause tersebut, jelas sudah bagi kita bahwa sebetulnya ini bukanlah konflik sektarian seperti yang lazim digembar-gemborkan.

Apa yang sebenarnya terjadi adalah perlawanan rakyat tanpa memandang mazhab dan kelas sosial menuntut agar Al-Khalifa mengembalikan kedaulatan konstitusi serta menjamin hak sosial politik bagi seluruh warga negara. Jika ini murni persoalan perbedaan mazhab, maka sungguh absurd bila terdapat warga Sunni yang bersimpati dengan gerakan oposisi Al-Wefaq.

Terlebih berdasarkan wawancaranya dengan koresponden Press TV sebelum penangkapannya, Sheikh Ali Salman menyebutkan bahwa terdapat pula segelintir warga Syiah yang bekerja sebagai intelijen (mukhabarat) bagi rezim penguasa. Perlu dicatat bahwa berulang kali Al-Khalifa berikut kroninya mengingkari janji politik kepada masyarakat untuk melakukan reformasi.

Pada demonstrasi besar-besaran pada 2011, pemerintah mengatakan bakal melakukan perubahan. Nyatanya justru gelombang penangkapan maupun penjatuhan vonis mati terhadap warga sipil semakin meningkat.

Agar fakta jika Bahrain sedang dilanda krisis politik karena ulah Al-Khalifa sendiri yang otoriter dan tidak patuh pada konstitusi tidak terendus oleh publik dunia, maka seperti dicatat oleh Gause, pemerintah membingkai peristiwa ini dalam isu sektarian. Mulai dari kebijakan diskriminatif tidak membolehkan warga Syiah menduduki jabatan di pos militer dan pemerintahan, mempersulit akses mengenyam pendidikan, mengundang imigran asing dari Asia Tengah untuk dipekerjakan sehingga penduduk asli justru terasing di negerinya sendiri, serta sengaja memberikan akses istimewa bagi komunitas non-Syiah. Kesemua ini adalah upaya pemerintah mengadu domba masyarakatnya sendiri sehingga konsentrasi mereka untuk bersatu melawan kesewenangan rezim kian terpecah.

Rezim Al-Khalifa tidak rela melihat adanya persatuan lintas keyakinan yang berpotensi melemahkan legitimasinya sebagai penguasa Bahrain. Lewat adu domba seperti ini, Al-Khalifa hendak menyesatkan umat Muslim internasional dan semakin mengipas-ngipasi perbedaan mazhab sebagai sumber ketegangan. Cara ini mirip taktik kolonial Belanda lewat devide et impera untuk melemahkan perjuangan bangsa dalam melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Akhirul kalam, setelah menemukan fakta lain dari krisis Bahrain yang rupanya dikonstruksi oleh rezim penguasa, pelajaran apakah yang bisa kita ambil untuk konteks Indonesia?

Jawabnya mudah saja: waspadalah dengan misi politis pihak tertentu yang tidak menyukai kerukunan antarumat dan doyan mempertajam aspek perbedaan. (Fikri/Yudhi)

Scroll To Top