Friday , November 28 2014
Breaking News

Category Archives: Opini

Dua Ustaz Memaknai Asyura

Masih teringat beberapa hari menjelang Asyura tahun lalu, ada dua momen kontradiktif yang saya alami di masjid kampus dalam waktu hampir berdekatan. Ketika khotbah Jumat, seorang ustaz yang namanya saya lupa, menyampaikan ceramah mengenai pentingnya taqrib Sunni-Syiah.

Sejenak hampir saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Mungkin kuping ini menipu atau saya dalam kondisi setengah sadar setelah menggarap laporan penelitian lapangan, “Masak iya khatib ini berani menyampaikan materi soal pentingnya taqrib di lingkungan yang didominasi kalangan ‘keras,’” pikir saya sembari menelisik lebih dekat siapakah sang khatib luar biasa itu. Dia sampaikan materinya dengan intonasi tegas namun lembut, argumentatif, mengajak hadirin agar tidak terkecoh oleh ulah segelintir kalangan yang hendak mempertajam skisma Sunni-Syiah di Tanah Air.

Disampaikan pula bahwa kesamaan Tuhan, kitab, dan rasul terakhir, sudahlah cukup untuk meyakinkan bahwa dua mazhab sepuh ini lebih banyak persamaan ketimbang perbedaannya. Lalu pada khotbah kedua sang khatib berpesan bahwa jika Syiah memperingati Asyura dengan kedukaan atas syahidnya Imam Husein sedangkan di sisi lain kaum Sunni berpuasa sebagai wujud syukur, hal demikian tidaklah perlu diperdebatkan mengingat kesucian hari kesepuluh di bulan Muharam tersebut dapat dimaknai secara beragam. Duhai, indah nian jika semua mubalig seperti beliau menyeru pada persatuan umat. Namun setelahnya, saya tak pernah lagi melihat beliau mengisi khotbah di masjid kampus.

Beberapa hari setelahnya ketika kalender Hijriyah jatuh pada 10 Muharam, sebuah peristiwa yang 180 derajat berbeda dari hari Jumat sebelumnya terjadi di masjid yang sama. Selepas shalat Ashar saya memutuskan mengobrol sejenak dengan beberapa adik angkatan. Di dalam, tengah berlangsung kajian mengenai keutamaan hari Asyura yang dihelat oleh lembaga dakwah kampus menghadirkan seorang ustaz. Terlihat sekitar 10 jemaah laki-laki dan perempuan, saya tertarik mendengarkannya dari luar sembari berbincang.

Mulanya tidak ada keanehan ketika sang ustaz menyampaikan keutamaan Asyura, namun tiba-tiba di tengah ceramahnya ia berkata, “Asyura itu hanya milik kaum Sunni saja. Tidak berhak jika kaum Syiah ikut mengklaim merayakan Asyura dengan meratap, melakukan ritual-ritual sesat, mengedepankan kesedihan untuk Husein.” Hadirin pun hanya manggut-manggut seolah mengamini ustaz tersebut. Baiklah, sesi ceramah ini sudah tidak sehat lagi, pikir saya sambil berpamitan untuk segera pulang.

Beberapa Pelajaran

Apa pelajaran yang bisa ditarik dari dua peristiwa di atas? Asyura sebagai sebuah hari bersejarah merupakan ujian bagi alim ulama di masa sekarang untuk bersikap arif mendewasakan umat dalam melihat perbedaan.

Mari kita lihat pada contoh ustaz pertama. Beliau tidak menyalahkan tradisi berpuasa sunnah pada hari tersebut, namun juga tidak menafikan fakta historis bahwa pada 10 Muharam 61 Hijriyah silam telah terjadi tragedi pilu pembantaian keturunan suci Rasulullah di sahara Karbala. Ini adalah langkah yang baik untuk mengenalkan kepada publik –yang saya yakin- sebagian besar masih belum pernah mendengar momen duka bagi seluruh penghuni langit dan bumi yakni kisah heroik syahidnya 72 manusia pilihan di hari Asyura.

Barangkali ustaz penganjur taqrib ini hendak mengamalkan amanat Bung Karno kepada bangsa Indonesia untuk tidak melupakan sejarah. Lebih dari itu, ustaz merangkap khatib ini secara implisit seperti hendak berpesan bahwa tidak perlu untuk menjadi seorang Syiah untuk dapat memahami makna Asyura dan Karbala. Asyura bersifat universal. Momen duka, cinta, dan epos kepahlawanan yang menyelimutinya tidak dibatasi oleh mazhab.

Tidak jadi soal jika berpuasa, tetapi setidaknya ingatlah pula lewat saudara-saudara Syiah bahwa Asyura menyimpan sejarah berdarah kebangkitan Imam Husein, kira-kira demikian yang mampu saya interpretasikan dari khotbah Jumat itu.

Bagaimana dengan contoh ustaz kedua? Bukan bermaksud menyinggung, namun setidaknya dari beliau kita dapat mengambil i’tibar bahwa tidaklah bijak jika Asyura sebagai hari yang memiliki nilai sejarah dalam tradisi keIslaman diklaim sepihak milik mazhab tertentu sedangkan mazhab lain tidak boleh memaknai dan menghidupkannya.

Ini sama saja ibarat melarang  dua kelompok yang sama-sama berkewarganegaraan Indonesia merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan hanya karena alasan etnisitas yang berbeda, sebagai contohnya.

Lebih lanjut, mengkhawatirkan jika kemudian tidak ada pendewasaan pada pemikiran jemaah (yang semuanya adalah mahasiswa) untuk memahami sejarah Asyura dari perspektif lain akibat doktrin sang ustaz. Seolah ada upaya mengubur ingatan kolektif kaum muslimin tentang megatragedi yang hampir-hampir memusnahkan mata rantai emas keturunan Rasulullah.

Jika hanya hal baik-baik saja yang ditonjolkan, bahkan diimbuhi dengan klaim “versi sejarah paling valid dan paling berhak” untuk memperingati 10 Muharam, bagaimanakah umat ini di masa sekarang hingga yang akan datang mampu mengenal hari saat darah, cinta, dan ketaatan Imam Husein beserta pengikutnya mengalahkan pedang para penindas?    (Fikri/Yudhi)

Kerja Husain, Kerja Zainab, Kerja Pahlawan

“Dek, apa kamu punya baju tentara? Kalo ada aku pinjem buat anak-anak karnaval 10 November”, tanya Tante beberapa hari lalu sebelum pulang kembali ke kampung halaman. Saya berpikir sejenak, mencari alternatif karena memang tidak punya baju seperti yang diminta. Lalu saya usulkan agar memakai saja baju putih berselempangkan sarung untuk mencerminkan petani di masa perjuangan atau mengenakan kopiah dan berpakaian rapi seperti Bung Karno.

Namun usulan tersebut diurungkan sebab pakaian yang disandang saat berkarnaval haruslah mencerminkan pahlawan kemerdekaan sungguhan: berpakaian doreng layaknya tentara.

Baiklah, saya dapat memakluminya meski di sisi lain agak miris. Memang mindset yang tertanam sejak kecil dalam benak sebagian dari kita ketika mendengar kata “pahlawan” adalah sosok pria gagah, memegang senjata api maupun tajam dengan tampilan army-look layaknya Bung Tomo atau menunggang kuda bak sang ratu adil seperti gambaran Pangeran Diponegoro. Konstruksi semacam ini dipertegas oleh negara melalui berbagai medium seperti monumen yang menggambarkan heroisme tentara, buku teks sekolah, dan film kolosal seperti serial Merah Putih.

Benar adanya bila tentara dan laskar pejuang kemerdekaan yang memanggul senjata melawan penjajah memiliki andil besar dalam mendirikan Republik Indonesia. Tetapi, tidak boleh dilupakan bahwa tidak hanya pejuang di garis depan palagan pertempuran saja yang pantas dicitrakan sebagai pahlawan.

Beratus kilometer di garis belakang, kita mendapati sebuah kelompok yang mengekspresikan perjuangan melalui guratan pena sebagai senjata. Kelompok ini lazim disebut sebagai kelas intelektual pro-kemerdekaan yang tidak hanya terdiri atas kaum pribumi tetapi juga golongan Indo-Eropa, Arab, dan Tionghoa. Lewat reportase mengenai kondisi riil masyarakat yang tertekan akibat siksaan rezim kolonial seperti Douwes Dekker dalam Max Havelaar, atau seruan tertulis Sneevliet di surat kabar De Indier untuk bangkit melawan penjajah, kelas intelektual ini memainkan peran dalam menyadarkan kemandirian politik rakyat Indonesia.

Bila dibuat analogi, dalam sebuah organisasi mahasiswa kelompok intelektual diibaratkan adalah tim konseptor yang bertugas mempersiapkan cetak biru pembangunan negara-bangsa Indonesia, merumuskan ideologi serta bentuk metode perjuangan. Sedangkan tentara dan laskar di front terdepan adalah tim pelaksana lapangan yang bertugas merealisasikan konsep yang telah dirancang sedemikian rupa.

Tentu saja, ini meniscayakan bahwa baik intelektual maupun pejuang di garis depan sama-sama berperan penting. Tanpa kehadiran intelektual maka perlawanan bersenjata hanya akan bersifat sporadis, tidak berjangka panjang. Pula jika intelektual hadir minus adanya pejuang di lapangan maka berbagai ide megah tadi tak lebih nilainya setara dengan macan kertas.

Menggunakan istilah Ali Syariati, sejatinya para intelektual di masa revolusi fisik adalah penerus kepahlawanan Zainab yang berjuang dengan lisan maupun tulisan untuk menggoyang kuasa penindas. Sedangkan tentara beserta laskar rakyat adalah para penempuh kafilah Imam Husain yang siap menegakkan kemuliaan bangsa serta agama dengan perlawanan rakyat semesta. Kerja Husain, kerja Zainab. Sama-sama mulia dan layak dicitrakan sebagai pahlawan.

Tetapi citra bahwa pahlawan adalah sosok pemanggul senjata yang ditanamkan oleh negara rupanya masih cukup kuat karena peran kelompok intelektual dipandang sebelah mata. Masih ada anggapan bahwa mereka yang hanya duduk-duduk saja di belakang meja, menulis, dan enggan berjibaku satu lawan satu di medan tempur, kurang pantas mendapat imej “pahlawan.”

Pendek kata, menjadi intelektual dinilai tidak gagah. Bahkan mengenakan busana yang merepresentasikan kalangan cerdik cendekia di masa kemerdekaan dinilai “tidak seperti pahlawan sungguhan.”  Ha!  (Fikri/Yudhi)

Kasus Bully Presiden: Antara Keadilan dan Kemurahan Hati

Oleh: Salman Parisi

Kasus penghinaan presiden menarik perhatian publik karena dianggap menampilkan dua sosok yang berbeda jauh statusnya, ibarat bumi dan langit, yaitu antara seorang tukang kipas sate dan presiden.

Kasus ini telah melahirkan dua kubu berseberangan. Kelompok pertama menuntut keadilan dengan memproses hukum pelakunya tanpa memandang status si pelaku. Yang dilihat oleh kelompok ini adalah pelanggaran hukum yang ia lakukan. Tindakan ini diambil berdasarkan prinsip bahwa semua orang sederajat di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian meski tersangka adalah seorang tukang kipas sate dan korbannya adalah Presiden tetap saja dalam kaitan hukum keduanya sederajat sehingga proses hukum harus terus dilanjutkan.

Kelompok yang kedua melihat dari sisi kemurahan hati atau kedermawanan karena melihat status si tersangka yang adalah seorang rakyat biasa, bahkan katanya dia menjadi tulang punggung keluarga, maka alangkah lebih baiknya korban dalam hal ini Presiden RI Bapak Jokowi berkenan untuk memaafkannya sehingga si pelaku bisa kembali menghirup udara kebebasan.

Dua kelompok ini tampak benar dan memiliki argumen yang kuat. Karena itu penulis ingin menilainya dari sudut pandang seorang tokoh besar Islam, Sayyidina Ali as di dalam kitab Nahjul Balaghah.

Ada yang menarik dalam perkembangan kasus ini adalah bagaimana sikap Presiden Jokowi yang dengan tulus mengundang orang tua MA ke istana untuk memberikan maaf 100 % kepada anaknya. Bahkan lebih daripada itu beliau juga memberikan uang saku kepada keduanya (http://news.liputan6.com/read/2127744/maaf-jokowi-untuk-si-penghina-presiden).

Dari kasus ini kita bisa melihat ada hal yang harus dipahami dalam hubungan antara keadilan dan kemurahan hati sehingga kita bisa menerapkannya secara proporsional.

Masalah hubungan keadilan dan kemurahan hati telah menjadi perhatian serius berabad-abad yang lampau dari seorang tokoh besar Islam, yaitu yang menjadi pintu ilmunya Rasulullah Saw, Imam Ali bin Abi Thalib as.

Masalah hubungan antara keadilan dan kemurahan hati adalah terkait dengan mana di antara keduanya yang harus didahulukan? Dan dalam konteks apa salah satunya mesti didahulukan?

Di dalam Nahjul Balaghah seseorang bertanya secara kritis kepada Amirul Mukminin Ali as: Mana yang lebih utama, keadilan atau kemurahan hati? Pertanyaan di atas menyangkut dua sifat manusia. Manusia senantiasa membenci penindasan dan kezaliman. Pada saat yang sama, ia mengakui sedemikian tinggi tindak kebajikan dan kasih sayang yang dilakukan tanpa mengharapkan pahala atau balasan.

Jawaban umum tentu saja amat jelas dan mudah: kemurahan hati lebih utama dari keadilan, karena keadilan tiada lain adalah pemenuhan atas hak-hak orang lain dan menghindar dari menganiaya mereka; namun seorang dermawan secara sukarela mengorbankan haknya sendiri demi orang lain. Seorang yang adil tidak melanggar batas hak-hak orang lain alias dia melindungi hak-hak mereka dari keteraniayaan. Namun seorang dermawan mengorbankan haknya demi kepentingan orang lain. Oleh karenanya, kedermawanan niscaya lebih utama dari keadilan.

Dalam kenyataan sehari-hari bangsa Indonesia terkenal memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tengoklah, misalnya, kedermawanan bangsa ini pada bulan Ramadhan. Karena itu, dalam kasus penghinaan ini khalayak menginginkan bahwa Presiden Jokowi menjadi seorang yang dermawan dengan langsung memberikan permohonan maaf yang berdampak pada dihentikannya proses hukum MA sehingga dia bisa langsung menghirup udara bebas.

Sebenarnya, jawaban di atas tampaknya sangat sahih ketika kita menilai kedudukannya dari perspektif moralitas individu. Di sini, kedermawanan, lebih dari sekedar keadilan, merupakan tanda kesempurnaan manusia dan kemuliaan dirinya.

Namun bagaimana dengan kedudukan Presiden Jokowi sebagai seorang kepala negara yang tentu saja beliau menjadi teladan dalam penegakan hukum dan kelangsungan sistem bernegara? Apakah diijinkan misalnya dengan alasan kemurahan hati membebaskan koruptor hanya karena dia memiliki tanggung jawab keluarga? Di sinilah jawaban di atas mulai terasa bermasalah.

Dalam kondisi ini, jawaban Imam Ali berlawanan dengan jawaban di atas. Menurut beliau as dalam konteks bernegara keadilan harus lebih didahulukan daripada kemurahan hati atau kedermawanan. Ali as menyampaikan dua alasan lebih utamanya keadilan ketimbang kedermawanan. Pertama-tama, ia berkata, “Keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak, sementara kedermawanan memindahkan segala sesuatu dari gerak (alamiah) mereka.”

Sebab arti keadilan adalah bahwa kebaikan alamiah setiap orang harus dibalas; setiap orang harus diberi balasannya sesuai dengan karya, kemampuan, dan kualifikasinya. Masyarakat ibarat sebuah mesin yang setiap komponennya mempunyai tempat dan fungsi yang tepat. Dengan demikian, dalam perspektif ini Presiden Jokowi harus mendapatkan haknya berupa proses hukum terhadap penghinanya dan MA pun harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya.

Dalam kaitan ini kebaikan hati Presiden Jokowi akan bersifat tidak alamiah karena beliau tidak menuntut haknya sebagai pihak yang dirugikan. Karena kalau berbaik hati ibaratnya beliau memberikan hak alamiah penuntutan hukum beliau kepada si tersangka dalam bentuk pemberian maaf. Timbul suatu pertanyaan kenapa Imam Ali as memiliki sikap lebih mendahulukan keadilan daripada kedermawanan?

Kembali kepada jawaban Imam Ali as, alasan lain mengapa ia lebih mengedepankan keadilan ketimbang kemurahan hati adalah, “Keadilan adalah pelaksana umum, sementara kemurahan hati merupakan sesuatu yang meringankan secara khusus.”

Yakni, keadilan bak hukum umum yang dapat diterapkan kepada manajemen dari semua urusan masyarakat. Keuntungannya bersifat universal dan serba mencakup: ia suatu jalan raya yang melayani semua orang. Tetapi, kedermawanan sesuatu yang khusus dan terbatas, yang tidak bisa selalu disandarkan. Dengan kata lain, dalam konteks ini, bila misalnya polisi lalu lintas mengutamakan satu kendaraan karena alasan kasihan atau saudaranya, maka jalan raya itu akan mengalami kemacetan dan kesemerawutan.

Dengan keadilan semua anggota masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya atau bisa menuntut kepada pihak berwenang apabila hak-haknya dilanggar. Pola pikir ini didasarkan atas gagasan betapa sangat pentingnya stabilitas negara atau masyarakat.

Dengan demikian kita bisa memahami bahwa proses hukum terhadap MA dalam konteks keadilan umum, sementara pemberian maaf Presiden Jokowi adalah konteks pemberian maaf secara individual sebagai kemurahan hati beliau. Adapun proses hukum tentu saja berada dalam ranah pengadilan yang berwenang. Dengan pemberian maaf ini bisa saja proses hukum akan lebih ringan bagi si tersangka.

Kesimpulannya, dalam konteks bernegara keadilan harus didahulukan daripada kemurahan hati karena akan memberikan kepastian hukum. Sementara dalam konteks pribadi kemurahan hati bisa saja didahulukan. Keadilan akan memberikan kepastian hukum, sementara kemurahan hati akan membuat hukum lebih manusiawi. (Salman/Yudhi)

PESAN PERADABAN DARI KARBALA

Oleh: Syafinuddin Al-Mandari*

Pembunuhan merupakan kisah tertua di dunia. Bahkan ketika jumlah manusia di dunia ini masih “dihitung jari”, pembunuhan telah terjadi; Qabil membunuh saudara kandungnya, Habil. Silih berganti setiap zaman diwarnai dengan pertikaian.

Tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, juga telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan mana, tercatat sebagai paling kejam dalam sejarah kemanusiaan. Bumi Karbala, nama tempat pembunuhan yang dimaksud, dapat dibaca sebagai kitab abadi yang menceritakan peristiwa tragis itu. Karbala bukan satu-satunya tempat terjadinya peristiwa pembunuhan. Akan tetapi, peristiwa Karbala satu-satunya catatan yang membawa pesan agung tentang manusia dan peradabannya. Suatu pesan tentang pengorbanan suci seorang manusia suci dalam membela ajaran suci.

Bila peristiwa lain merupakan cerita pengorbanan yang bermotif kepentingan individu, keluarga, bangsa, kepentingan ekonomi dan politik, maka yang satu ini adalah pengorbanan bermotif ruhani. Apa keistimewaan pengorbanan ini?

Pertama, pilihan sadar. Bacalah betapa dahsyatnya pengorbanan Socrates, filsuf Yunani. Suatu cerita tentang seorang yang memilih mengakhiri hidupnya dibibir gelas beracun. Socrates memilih, bukan terpaksa. Justru karena itulah, pengorbanannya demikian agung dan dikenang dengan penuh kebanggaan. Bandingkan dengan pengorbanan pasukan Thariq bin Ziyad! Di sana memang ada kisah heroisme tapi di-setting sedemikian rupa sehingga pelaku-pelakunya tak punya pilihan lain. Sejatinya, pengorbanan Socrates dari sudut pilihan sadarnya, lebih patut dibanggakan dibanding pengorbanan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa.

Seperti Socrates yang tahu benar bahwa di depannya ada kematian, dan juga memiliki kesempatan untuk lolos dari kematian, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ra. di Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah, juga tahu bahwa dirinya tengah dihadang oleh pengkhianatan yang akan mengakhiri hidupnya. Beliau juga punya kesempatan untuk menghindari peristiwa itu. Pasukan-pasukannya juga memiliki kesempatan yang sama.

Jelang pertarungan tak seimbang antara pihak Al-Husain ra. berjumlah 73 orang dengan ribuan tentara Yazid, Al-Husain memberi kesempatan kepada pengikutnya untuk segera menyelamatkan diri. Berbeda dengan Thariq bin Ziyad, alih-alih memberi kesempatan kepada pasukannya untuk meloloskan diri, ia justru menciptakan kondisi agar pasukannya itu tak surut. Al-Husain dan pengikutnya berkorban dengan pilihan sadarnya.

Kedua, panggilan peradaban dan kemanusiaan. Seorang preman Pulo Gadung juga bisa menempuh kematian karena harga dirinya dihina. Kaum buruh pabrik juga bisa memilih mati karena ketersinggungan kelas. Mereka bisa mengamuk untuk kehormatan kelas proletar yang dirampas oleh kelas borjuis, ataupun penduduk negeri yang berjuang karena semangat kebangsaan.

Bukan desakan dan keterjepitan ekonomi dan politik, juga bukan sentimen kebangsaan, kelas, keluarga atau pribadi, yang menyebabkan Al-Husain menjemput maut. Beliau terpanggil untuk menjadi pelanjut risalah suci kemanusiaan yang mentradisi dalam diri para utusan Tuhan semenjak awal. Beliau terpanggil untuk memproteksi kejahilan berkelanjutan yang telah direncanakan para tirani. Beliau tergugah akan nasib umat manusia dan peradaban masa depan.

Pelajaran yang didiktekan oleh Imam Husain as. dari teriknya Karbala 10 Muharram 61 Hijriah. tersebut adalah; pertama, buat para penguasa, Imam Husain menyalinkan pesan keadilan dan pengayoman kepada rakyat. Kehadiran Imam Husain ke Karbala adalah untuk mempersaksikan diri bahwa pemimpin adalah orang yang paling pertama yang harus menentang ketidakadilan. Peristiwa Karbala juga sekaligus memberi contoh paling sempurna bagaimana perbedaan pemimpin yang jiwanya hidup ditengah rakyatnya, dengan pemimpin yang hidup di istana megah sambil membiarkan hak-hak masyarakat terampas.

Usai peristiwa Karbala, terbukti bahwa kekuasaan berjubah agama kian hari kian menyimpang dari nilai suci dan watak fitrah manusia. Dapat dibayangkan seandainya tak berdiri tegar seorang Husain untuk mengantarkan pesan peradaban pada umat manusia ke akhir zaman. Sebagai pemimpin, seyogyanya kesyahidan Al-Husain ditiru sebagai kesyahidan dalam melindungi rakyat dan masa depannya.

Kedua buat kaum intelektual, kaum yang seyogyanya menjadi suluh sosial. Terhadap mereka, dari langit karbala terpancar pengumuman panjang yang berisi pesan untuk memompakan keberanian yang cerdas kepada masyarakat. Keberanian yang cerdas adalah konsistensi untuk tetap berada pada pilihan kebenaran kendatipun seluruh manusia tidak berada di pihaknya.

Tugas para intelektuallah untuk memberi keyakinan akan prinsip-prinsip yang tak tertipu dengan slogan berjubah agama dan doktrin-doktrin yang “seolah-olah” suci. Karbala berpesan agar setiap intelektual tak menjadi tukang stempel pada kebijakan para tiran. Al-Husain melakukannya dengan menolak tunduk kepada kekuasaan Yazid.
Alim-ulama dapat dimasukkan pada bagian ini. Adalah dosa besar bagi mereka jika berdiam diri menyaksikan ketertidasan diperagakan dengan berbagai macam model. Jangankan mengendarai ayat-ayat Allah sebagai alat justifikasi atas suara penguasa zalim, berdiam diri menyaksikan kezaliman merupakan dosa besar bagi mereka.

Sebagai pemilik ilmu, mereka mestinya memilih kesyahidan dalam kebebasan menyatakan yang benar dan memperjuangkan yang adil. Tiada berarti ilmu yang dipersembahkan ke hadapan penguasa zalim. Itulah pesan Al-Husain yang kecerdasannya merupakan warisan kecerdasan Rasulullah saw, untuk memilih kematian yang indah dalam kemerdekaan mengajarkan kebenaran, tak berkompromi pada kemunafikan penguasa, tidak tergoda oleh bujukan, dan tidak pula dapat ditakut-takuti dengan kematian.

Ketiga, buat orang kaya, Karbala memberi pesan untuk tak menjadi penopang rencana-rencana jahat para tiran. Demikian juga, agar tidak meniru konglomerat yang terpaksa tunduk kepada Yazid karena takut kehilangan harta.

Keempat, buat rakyat, peristiwa Karbala mengandung ajaran untuk bersatu padu dalam kesetiaan tulus terhadap pemimpin yang benar. Para pengikut Al-Husain adalah bukti nyata kesetiaan itu, ketika rakyat yang lainnya berlepas tangan dan mencari selamat.

*Pengurus Sekolah Cinta Bangsa

Tanda Tanya seputar Hijrah dan Muharam

Oleh: Dr. Muhsin Labib*

Selain kalender Masehi, ada kalender yang disebut kalender Hijriyah, baik qamariyah maupun syamsiah. Ia disebut sebagai kalender Islam (at-taqwim al-hijri), bukan karena ke-arabannya, namun karena ditetapkan sejak hijrahnya Nabi Muhammad saw. Ia ditetapkan sebagai tahun Islam setelah Nabi wafat atas inisiatif Khalifah kedua, Umar bin Khathab pada tahun 638 M (17 H). Hijarh Nabi ditetapkan sebagai awal kalender Islam, menyisihkan dua pendapat lainnya, yaitu hari kelahiran Nabi dan hari wafatnya. Kalender ini disahkan setelah menghilangkan seluruh bulan-bulan tambahan (interkalasi) dalam periode 9 tahun. Tanggal 1 Muharam Tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622, dan tanggal ini bukan berarti tanggal hijrahnya Nabi Muhammad.

Sejak kedatangan Islam hingga awal abad ke-20, kalender Hijriyah berlaku di nusantara. Bahkan raja Karangasem, Ratu Agung Ngurah yang beragama Hindu, dalam surat-suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Otto van Rees yang beragama Nasrani, masih menggunakan tarikh 1313 Hijriyah (1894 Masehi).

Selain memiliki kalender Hijriyah, bangsa Indonesia juga memiliki kalender sendiri, yaitu kalender Jawa. Kalender ini adalah adaptasi dari kalender Islam (Hijriah qamariyah), karena sama-sama mengawali tahun baru pada tanggal 1 Muharram meski berbeda nama, yang sejatinya juga merupakan olahan dari nama bulan Arab. Nama Muharam diubah dengan Suro, berasal dari Asyura, (asyrah atau 10), tanggal monumental yang dikenang sebagai tragedi pembantaian al-Husain, cucu Nabi saw di Karbala, Irak.

Sistem Kalender Jawa berbeda dengan Kalender Hijriyah, meski keduanya memiliki kemiripan. Pada abad ke-1, di Jawa diperkenalkan sistem penanggalan Kalender Saka (berbasis matahari) yang berasal dari India. Sistem penanggalan ini digunakan hingga pada tahun 1625 Masehi (bertepatan dengan tahun 1547 Saka), Sultan Agung mengubah sistem Kalender Jawa dengan mengadopsi Sistem Kalender Hijriah, seperti nama-nama hari, bulan, serta berbasis lunar (komariyah). Namun demikian, demi kesinambungan, angka tahun saka diteruskan, dari 1547 Saka Kalender Jawa tetap meneruskan bilangan tahun dari 1547 Saka ke 1547 Jawa.

Sebenarnya, bulan Muharram lebih tepat dianggap sebagai bulan keprihatian, empati dan perlawanan. Inilah tanggal merah sejati, yang dikenal dengan Asyura, yaitu 10 Muharam. Tanggal merah sejati ini telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi Indonesia, seperti di Jawa, Melayu, dan Maluku. Di Jawa, pada bulan Muharam, tetangga saling berkirim bubur Sura atau jenang Suro, sebuah makanan khas Muharam dan Asyura, yang berwarna putih (kesucian) dan bertabur warna merah (kesyahidan). Sebagian orang Jawa melakukan meditasi untuk merenungi diri di tempat-tempat sakral, melakukan lek-lekan (begadang) hingga pagi hari di beberapa tempat yang dianggap sakral. Ada pula yang melaksanakan upacara Grebeg Suro. Di Maluku dan Sulawesi, warga pesisisr enggan melaut di bulan ini. Di Sumatera, terutama di Padang, Riau, dan Aceh, diadakan upacara Tabut pada 10 Muharam. Bahkan, tarian Saman khas Aceh diduga sebagai jejak upacara ratapan Asyura yang disertai dengan pemukulan dada sebagai simbol kesedihan.

Ada apa di 10 Muharam dan Asyura? Menurut Dr. Zafar Iqbal, pakar sejarah budaya Persia dan Indonesia, dalam Kafilah Budaya (Citra: 2006), tradisi-tradisi itu berakar dari peristiwa tanggal merah 10 Muharram (tanggal monumetal pembantaian Husain bin Ali bin Abi Thalib) yang terjadi di Karbala sekitar 89 tahun sejak wafatnya sang datuk, Muhammad saw. Sayang, sebagian besar umat Islam tidak lagi mengingatnya, dan memperingatinya sebagai bulan sukacita.

Bulan Muharam (Suro) menjelang. Sebagian orang menganggapnya sebagai bulan kemenangan seraya baku kirim pesan pendek berisi ucapan Selamat Tahun Baru Hijriah, berpuasa dan menyantuni anak-anak yatim. Namun, tidak sedikit umat Islam di Indonesia dan negara lain meyakininya sebagai bulan duka seraya menganggap hari kesepuluhnya sebagai puncak kedukaan tersebut. Itulah 10 Muharam, yang akrab disebut dengan Asyura.

Bulan Suro perlu dikenang demi merawat cinta kepada kebenaran sekaligus benci kezaliman. Tanpa cinta dan benci yang positif ini, perlawanan dan perjuangan hanyalah sederet aksara tak bermakna dan huruf-huruf yang mubazir. Inilah buhulan-buhulan iman yang harus terus terjuntai dengan erat dan indah (al-urwah al-wutsqa).

Terlepas  dari itu semua, menjadikan hijrah sebagai awal penanggalan Islam dan menjadikan hijrah sebagai peristiwa monumental menyisakan sejumlah pertanyaan. Hijrah adalah keputusan meninggalkan kampung halaman, Mekkah, dan menetapkan di Madinah adalah SK Nabi karena lemahnya posisi sosial, politik, ekonomi dan militer para pendukung beliau yang saat itu merupakan kelompok minoritas. Hijrah bisa dianggap sebagai langkah taktis menyelamatkan diri (eksodus, evakuasi dan pencarian suaka) pada dasarnya sulit diasosiasikan dengan sukacita, justru sebaliknya.

Mungkin yang lebih tepat untuk diperingati sebagai momen sukacita dan kemenangan adalah hari kembalinya Nabi dan para muhajirin dalam peristiwa kolosal epik yang dikenang sebagai hari “Fathu Makkah” atau hari pembebasan Mekkah.

*Dosen Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, Jakarta

Scroll To Top